KONTAN.CO.ID - JAKARTA Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan bulan April atau Mei.

Hal itu dengan pertimbangan tidak terlalu lama terjadinya polarisasi akibat pelaksanaan Pemilu. Sehingga akan berdampak pada stabilitas politik di tengah kondisi pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.

"Mengusulkan agar hari pemungutan suara dilaksanakan pada bulan April seperti tahun-tahun sebelumnya atau kalau masih memungkinkan bulan Mei 2024," ujar Tito saat rapat dengan Komisi II DPR RI, Kamis (16/9).

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengusulkan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 dilakukan 21 Februari 2024. Hal itu untuk memberikan waktu yang cukup dalam proses penetapan hasil Pemilu untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak November 2024.

Baca Juga: Usul Pemilu Februari 2024, KPU butuh anggaran Rp 13 triliun pada tahun 2022

Tito menilai, pemungutan suara pada bulan Februari akan berdampak pada majunya tahapan Pemilu. Hal itu akan berdampak pada program yang berjalan saat ini.

"Penentuan hari pemungutan suara akan berdampak ke belakang. Pada pertahanan, ini akan berdampak pada polarisasi, stabilitas politik keamanan, eksekusi program pemerintah daerah, dan lain-lain. Bukan hanya pusat, daerah juga," terang Tito.

Selain itu, Tito juga mengusulkan untuk memangkas pelaksanaan kampanye dalam pemilu 2024. Bila sebelumnya masa kampanye dilakukan 6 bulan, maka dipangkas menjadi 4 bulan. "Durasi kampanye dipersingkat yang sebelumnya 6 bulan menjadi 120 hari atau 4 bulan," ungkap Tito.

Baca Juga: Jadwal & lokasi tes SKD CPNS Kemenhub 2021 dari Aceh, Jakarta, Riau, hingga Sulteng

Bekas Kapolri tersebut juga mendorong adanya efisiensi anggaran Pemilu 2024. Tito menyebut lonjakan anggaran pada Pemilu 2024 cukup tinggi.

Tito bilang anggaran Pemilu pada tahun 2024 mencapai Rp 86 triliun. Angka tersebut naik dari pelaksanaan Pemilu tahun 2019 lalu sebesar Rp 27,47 triliun.

"Pertimbangan efisiensi dalam anggaran Pemilu perlu betul-betul kita pertimbangkan," jelasnya.

Selanjutnya: Pemerintah prioritaskan perlindungan Jamsostek untuk non ASN dan pekerja rentan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli