JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap tidak ada kelompok masyarakat yang mengadakan aksi unjuk rasa selama masa minggu tenang jelang penyelenggaraan Pilkada serentak pada 15 Februari 2017.

Menurut Tjahjo, demonstrasi yang dilakukan selama minggu tenang, meski tidak terkait pasangan calon, berpotensi memperkeruh suasana jelang Pilkada, terutama di DKI Jakarta.

"Kalau saya pribadi ya, namanya minggu tenang, ya harus tenang. Walaupun sifatnya itu tidak terkait dengan tiga paslon itu. Tapi apapun eksesnya, pasti akan mengganggu stabilitas jelang Pillkada," ujar Tjahjo saat ditemui sebelum rapat koordinasi tingakat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (6/2).

Tjahto menuturkan bahwa DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan jelang Pilkada selain Aceh, Papua dan Banten.

Namun, dia memastikan unsur TNI dan Polri telah menyiapkan upaya-upaya pengamanan yang komprehensif agar penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar.

Dia mengimbau kelompok masyarakat menahan diri dan mengalihkan rencana demonstrasi setelah Pilkada serentak usai.

"Tensi yang cukup tinggi memang ada di DKI. Hari ini akan dibahas soal pengamanannya dengan Menko Polhukam. Apapun kita harus lakukan persiapan agar masyarakat secara maksimal bisa hadir di TPS. Kalau mau demonstrasi nanti lah setelah tanggal 15 (Februari) itu saja," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab mengaku, pihaknya akan kembali menggelar aksi doa bersama pada 11 Februari 2017.

Hal tersebut diungkapkan Rizieq saat menyambangi Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).

“Doa untuk keselamatan bangsa, untuk keamanan Pilkada di Jakarta. Supaya Jakarta ke depan lebih baik lagi,” kata Rizieq.

Selain doa bersama, aksi itu juga akan dibarengi dengan kegiatan longmarch di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“Wartawan kita undang semua. Dari Monas ke HI, jalan sehat 11 Februari,” ujarnya. (Kristian Erdianto)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia