KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 10,6 triliun pada pos Transfer ke Daerah (TKD) untuk membantu pemulihan tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Tito mengatakan usulan tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden, termasuk skema penyaluran anggaran yang mempertimbangkan wilayah terdampak maupun keseluruhan daerah dalam satu provinsi.

“Kami ajukan kepada Bapak Presiden apakah TKD dikembalikan seperti tahun 2025 hanya di Aceh atau juga mencakup Sumut dan Sumbar, serta apakah diberikan kepada seluruh kabupaten/kota atau hanya yang terdampak,” ujar Tito dalam rapat koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatra dengan DPR RI di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (18/2/2026).

BRI Terbitkan Surat Berharga Komersial, Dukung Pendalaman Pasar Keuangan Nasional

Baca Juga: Menteri PU Sebut Dana Tanggap Darurat Rp 4,3 Triliun Belum Disetujui Bappenas

Ia menjelaskan, tidak semua daerah di ketiga provinsi tersebut mengalami dampak bencana. Di Aceh terdapat 23 kabupaten/kota dengan 18 di antaranya terdampak, sementara di Sumatera Utara dari 33 kabupaten/kota terdapat 18 daerah terdampak. Adapun di Sumatera Barat terdapat 19 kabupaten/kota dengan 16 wilayah terdampak.

Secara total, terdapat 53 kabupaten/kota yang masuk kategori terdampak langsung. Pemerintah kemudian menyusun dua skenario kebutuhan anggaran. 

Skenario pertama mencakup seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk wilayah yang tidak terdampak, dengan total kebutuhan sekitar Rp 10,6 triliun. Rinciannya terdiri dari Aceh sekitar Rp 1,6 triliun, Sumatera Utara Rp 6,3 triliun, dan Sumatera Barat Rp 2,6 triliun.

“Beliau menyampaikan ini merupakan bencana tingkat provinsi, sehingga semua daerah diberikan dukungan. Totalnya sekitar Rp 10,6 triliun,” jelas Tito.

Tito menambahkan, pemerintah juga memperhatikan aspek keadilan fiskal agar daerah tidak mengalami penurunan anggaran akibat skema pemulihan. Sebagai contoh, Kabupaten Bireuen di Aceh memiliki anggaran sekitar Rp 1,67 triliun pada 2026, sementara pada 2025 setelah efisiensi sekitar Rp 1,663 triliun.

Menurut Tito, jika pengembalian anggaran hanya menggunakan angka sebelumnya, daerah tersebut berpotensi kehilangan sekitar Rp 30 miliar. 

“Padahal jumlah itu sangat berarti, sehingga prinsipnya bantuan bencana harus mengambil skema yang paling menguntungkan daerah,” ujarnya.

Baca Juga: Begini Progres Pembangunan Hunian Sementara dan Hunian Tetap di Aceh, Sumut & Sumbar

Di tingkat provinsi, alokasi tambahan diperkirakan sekitar Rp 800 miliar untuk Pemerintah Provinsi Aceh dari total Rp 1,6 triliun, sedangkan di Sumatera Utara sekitar Rp 1,2 triliun dialokasikan untuk pemerintah provinsi. Adapun Sumatera Barat diperkirakan memperoleh sekitar Rp 500 miliar pada level provinsi dari total Rp 2,6 triliun.

Selain dukungan anggaran, pemerintah pusat juga telah menyalurkan bantuan lain melalui Kementerian Keuangan. Tito menyebut bantuan tersebut telah disalurkan kepada pemerintah daerah hingga tingkat desa, termasuk program pembagian daging kurban kepada masyarakat terdampak.

“Berdasarkan pengecekan dengan wakil gubernur dan satgas di lapangan, seluruh bantuan sudah tersalurkan dan telah dibelikan sapi,” katanya.

Pemerintah berharap tambahan TKD ini dapat mempercepat pemulihan daerah terdampak sekaligus menjaga stabilitas fiskal pemerintah daerah dalam menghadapi dampak bencana.

Selanjutnya: Promo Alfamart Ramadan Februari 2026, 12 Paket Hemat Beli 2 Lebih Murah

Menarik Dibaca: Harga Emas Hari Ini Memantul Naik ke atas US$ 4.900, Setelah Turun Lebih 3%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News