KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian merespons usulan Malaysia untuk mengajak negara-negara ASEAN memberikan tekanan finansial kepada korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. 

Tito menyatakan pemerintah telah berupaya maksimal menangani karhutla, meski dampaknya turut dirasakan negara tetangga.

“Kita tentu sudah berusaha maksimal,” ujar Tito dalam konferensi pers perkembangan situasi terkini bidang politik dan keamanan di kantor yang siarkan melalui akun YouTube @Kemenko Polkam RI, Senin (19/10/2026).

Baca Juga: Celios Sebut Risiko Utang Pemda Bisa Menekan Fiskal dan Ekonomi Daerah

Tito mengatakan pemerintah Indonesia memahami reaksi negara tetangga atas dampak kabut asap lintas batas. 

Menurutnya, langkah hukum terhadap korporasi yang diduga terkait dengan karhutla tidak menjadi masalah selama mengikuti sistem hukum negara yang bersangkutan dan hukum internasional.

“Sepanjang itu dilakukan dengan sistem hukum masing-masing, ya enggak masalah,” jelasnya.

Tito mencontohkan Singapura yang pernah memberikan tekanan terhadap perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dianggap memiliki keterkaitan dengan kebakaran hutan. 

Ia menyebut perusahaan-perusahaan tersebut memiliki afiliasi kepentingan maupun keuangan di Singapura.

Sebelumnya, anggota parlemen Malaysia dari Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, mengusulkan agar Malaysia menggandeng Singapura dan negara-negara ASEAN lainnya untuk menekan perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan di Indonesia. 

Usulan itu mencakup tekanan terhadap akses pendanaan korporasi serta pemanfaatan daya beli masyarakat untuk mendorong pertanggungjawaban perusahaan atas dampak kabut asap.

Meski menerima kemungkinan tekanan hukum dari negara lain, Tito menekankan pentingnya kerja sama regional untuk mengendalikan dan memitigasi karhutla agar dampak kabut asap tidak semakin meluas.

“Kita sama-sama bekerja sebagai tetangga ya untuk sama-sama melakukan pengendalian mitigasi kebakaran hutan lahan ini agar tidak berdampak lebih buruk dengan segala cara,” sambung Tito.

Tito juga menegaskan pemerintah Indonesia akan mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam karhutla.

“Termasuk di antaranya kalau memang ada korporasi yang terlibat, pemerintah Indonesia tidak akan segan-segan melihat tegas,” ujarnya. 

Baca Juga: Data BCA: Belanja Masyarakat Melambat pada September 2026

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News