KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rilis Statistik Perumahan 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat menjadi pijakan untuk membuat penanganan persoalan perumahan lebih terukur. Data per daerah dinilai penting untuk menentukan wilayah yang perlu didorong dalam mengatasi backlog perumahan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan data tersebut dapat membantu pemerintah melihat kondisi perumahan secara lebih spesifik di masing-masing daerah, termasuk menentukan wilayah yang membutuhkan intervensi lebih besar.

“Dengan adanya statistik ini, saya yakin juga BPS punya datanya per daerah ini. Kita akan bisa tahu di mana kita genjot, daerah mana yang perlu kita genjot,” ujar Tito dalam acara Rilis Statistik Perumahan 2026 di kantor BPS, Kamis (13/8/2026).

Baca Juga: BPS Mencatat Sebanyak 9,29 Juta Keluarga Belum Memiliki Rumah

Menurut Tito, persoalan perumahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga perlu bergerak, salah satunya melalui kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tito mengatakan data yang disampaikan BPS menunjukkan sudah terdapat kontribusi APBD di bidang perumahan. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa daerah mulai memberikan perhatian terhadap sektor perumahan.

Menurut Tito, kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran perumahan masih berbeda. Daerah dengan kapasitas fiskal tinggi seperti Jakarta, Jawa Barat dan Bali dinilai lebih mampu membuat program perumahan. 

Sementara daerah dengan kapasitas fiskal rendah umumnya belum mengalokasikan anggaran untuk perumahan atau alokasinya masih kecil.

Oleh karena itu, Tito berharap data BPS dapat mendorong pemerintah daerah memberikan prioritas lebih besar terhadap persoalan perumahan. 

Ia menilai data tersebut dapat menunjukkan daerah yang sudah bergerak maupun daerah yang masih perlu didorong.

Tito juga mengaitkan perhatian terhadap perumahan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Presiden memiliki perhatian besar terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu, termasuk dalam persoalan perumahan.

Baca Juga: Kemenhaj Turun Tangan, 33 Jemaah Umrah Gagal Berangkat dari Soekarno-Hatta

“Karena perumahan ini hal yang sangat mendasar. Kalau sudah perumahan, rakyat punya rumah, otomatis angka kemiskinan akan menurun. Kemiskinan ekstrem juga akan turun,” katanya.

Tito menambahkan, Kemendagri turut mendorong kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui pengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Kemendagri, kata Tito, memiliki sistem melalui dashboard yang memungkinkan pemerintah memantau perkembangan daerah. Data tersebut antara lain menunjukkan daerah yang telah menerbitkan BPHTB dan PBG, termasuk jumlah MBR yang memperoleh fasilitas tersebut.

Pemantauan tersebut dilakukan melalui rapat evaluasi setiap dua minggu. Menurut Tito, mekanisme itu membuat pemerintah dapat melihat perkembangan daerah secara berkala dan mendorong daerah yang belum bergerak.

Di sisi lain, Tito menegaskan penanganan backlog perumahan tidak mungkin hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Peran swasta harus diperbesar agar pembangunan rumah dapat dilakukan dalam skala yang lebih besar.

Menurut Tito, anggaran pemerintah berfungsi sebagai pemancing atau stimulus, sedangkan gerakan pembangunan dalam skala besar harus dilakukan sektor swasta. Dengan dukungan data BPS, pemerintah dapat menentukan daerah yang perlu didorong sekaligus membuat penanganan backlog perumahan lebih terukur.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News