KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyambangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan nuntuk meminta tambahan anggaran guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.

Tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan bagi sejumlah kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Bencana Sumatra.

Tito mengatakan, pertemuan tersebut terutama membahas pelaksanaan rencana induk pemulihan bencana Sumatra yang disusun berdasarkan usulan kementerian/lembaga anggota Satgas serta pemerintah daerah terdampak.

"Yang utama membahas mengenai masalah rencana induk bencana Sumatra. Kita tahu bahwa bencana Sumatra itu sudah ada rencana induk yang dibuat oleh Bappenas, dirangkum dari usulan kementerian/lembaga yang tergabung dalam Satgas pemulihan dan juga direkap dari usulan pemerintah daerah yang terkena dampak bencana Sumatra," ujar Tito kepada awak media di kantor Kemenkeu, Senin (27/7/2026).

Baca Juga: Kemensos Bakal Simulasi Penyaluran Bansos Lewat Koperasi Desa Merah Putih September

Tito menjelaskan, kebutuhan anggaran program pemulihan selama tiga tahun hingga 2028 mencapai Rp 100,1 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah telah menyalurkan Rp 10,6 triliun kepada Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, beserta kabupaten dan kota terdampak atas arahan Presiden.

Selain itu, sebanyak 32 kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas memperoleh alokasi anggaran lebih dari Rp 39 triliun pada tahun ini.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 31,1 triliun telah disetujui dan dicairkan Kementerian Keuangan kepada tujuh instansi prioritas. Yakni, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial.

Meski demikian, Tito mengatakan, masih terdapat empat usulan anggaran yang dinilai mendesak dan meminta Menteri Keuangan segera memberikan persetujuan.

"Ini yang tadi saya sampaikan pada rapat ini, ada empat yang menurut saya super prioritas yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin karena dari kementerian/lembaga itu sudah mengajukan," katanya.

Empat usulan tersebut meliputi tambahan anggaran sekitar Rp 2,6 triliun bagi Kementerian Pertanian untuk pemulihan sawah dan perkebunan yang rusak. lalu, Rp 1,5 triliun bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk rehabilitasi tambak udang dan tambak ikan.

Kemudian,  Rp 4,8 triliun bagi Kementerian Agama untuk perbaikan pesantren, madrasah, dan rumah ibadah. Serta lebih dari Rp 600 miliar bagi Kementerian UMKM untuk membantu pemulihan warung, kafe, dan pelaku UMKM terdampak bencana.

Jika ditotal, anggaran yang diminta berkisar mencapai sekitar Rp 9,5 triliun. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan pernyataan Tito yang menyebut kebutuhan tambahan anggaran lebih kurang Rp 6 triliun.

"Nah ini yang keempat ini saya memohon totalnya lebih kurang 6 triliun. Itu mohon di-approve," ujar Tito.

Baca Juga: Survei SMRC: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Turun Jadi 51,1%, Ekonomi Jadi Sorotan

Tito berharap tambahan anggaran tersebut dapat segera dicairkan setelah kementerian dan lembaga terkait melengkapi dokumen administrasi yang masih dibutuhkan.

"Kalau sudah ditransfer, maka kami sebagai Ketua Satgas akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehab dan rekonstruksi. Supaya rehab rekon betul-betul terlihat di mata masyarakat," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News