JAKARTA. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengungkapkan keyakinannya bahwa persoalan lambang dan bendera Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam segera bisa diselesaikan dalam waktu dekat. Optimisme tersebut disampaikan Gamawan karena ada pembicaraan antara pemerintah pusat dan Pemerintah daerah (Pemda) Aceh terkait perubahan logo dan lambang Aceh.

"Ini kan ada waktu yang kita sepakati sampai tanggal 15 Oktober nanti untuk tim pekerja membahas dua hal. Pertama, bendera dan lambang-lambang. Kedua, PP yang harus ditindaklanjuti berdasarkan UUitu. Jadi ada 2 PP dan 1 Perpres. Tim ini sudah tim gabungan antara kita dengan Pemda. Mudah-mudahan dalam dua bulan ada progres menggembirakan," kata Gamawan di Istana Negara, Kamis (8/8). 

Gamawan menjelaskan bahwa persoalan perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan pemda Aceh bisa diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan. Sementara pembicaraan mengenai sejumlah hal lainnya seperti pengelolaan minyak lepas pantai dan beberapa  masalah lainnya masih dalam pembahasan, meski melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, namun dari sisi pemerintah pusat sudah disepakati tinggal menunggu kesepakatan pemerintah daerah.

Gamawan mengajak semua pihak untuk melihat Aceh ke depan dan bukan masa lalunya. Kesejahteraan rakyat Aceh lebih penting ketimbang kepentingan politik tertentu dari para pejabatnya. Aceh juga sudah tergolong memiliki keadaan finansial yang cukup besar.  

APBD Aceh saat ini sudah mencapai Rp 12 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan dengan Provinsi lain yang jumlah penduduknya sama. Ambil contoh Sumatera Barat APBD-nya tidak sampai Rp 3,8 triliun, padahal jumlah penduduknya 5,5 juta. Sementara jumlah penduduk Aceh hanya 3,5 juta tapi APBD-nya jauh melebihi Sumatera Barat.

Gamawan berharap ke depan pemerintah daerah juga membenahi pembangunan khususnya di bidang kesejahteraan masyarakat dengan alokasi anggaran yang cukup besar tersebut. "Kan ini harus disyukuri. Mestinya kita melihat ke depan untuk kesejahteraan rakyat bagaimana menyejahterakan rakyat dengan uang yang semakin besar. Bukan soal bendera, simbol-simbol itu mustinya dibicarakan. Itu sudah selesai ketika Helsinki. Ini uang banyak mestinya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya sampaikan ke Gubernur Aceh," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.