JAKARTA. Pada 2030, kebutuhan pekerja terampil di Indonesia diperkirakan mencapai 113 juta orang. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015 akan membuka pintu bagi pekerja terampil asing untuk bekerja di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyebut pendidikan menjadi jalan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing pekerja. "Tidak ada sistem rekayasa sosial yang sistemik dan masif kecuali pendidikan formal dan informal," ujar Nuh di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta (26/3). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun ini menetapkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi sebesar 29,9%. Pada 2030, angka tersebut ditargetkan mencapai 75% melalui program percepatan APK. Jika tanpa program, target tersebut baru bisa dicapai pada 2051. Nuh menyebut program percepatan APK terutama meliputi peningkatan daya tampung Perguruan Tinggi Negeri (PTN), pendirian PTN di perbatasan, penyelenggaraan online learning, hingga meningkatkan keterjangkauan dengan membebaskan biaya seleksi PTN. Tak hanya fokus pada tingkat perguruan tinggi, Nuh juga menyasar target generasi mendatang minimal memiliki pendidikan tingkat menengah pertama atau atas. "Kami fokus mendidik sejak dini, menganjurkan sekolah setinggi mungkin, dan membuat sekolah mampu menjangkau lebih luas," paparnya. Terkait pendidikan anak usia dini (PAUD), Kemdikbud menyebut saat ini sebanyak 61% desa telah terjangkau minimal satu pelayanan PAUD. Tak hanya di dalam negeri, Kemdikbud menyatakan juga telah berhasil memfasilitasi sekolah bagi 22.000 dari total 50.000 anak TKI di Malaysia.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Mendikbud gagas percepatan APK perguruan tinggi
JAKARTA. Pada 2030, kebutuhan pekerja terampil di Indonesia diperkirakan mencapai 113 juta orang. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015 akan membuka pintu bagi pekerja terampil asing untuk bekerja di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyebut pendidikan menjadi jalan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing pekerja. "Tidak ada sistem rekayasa sosial yang sistemik dan masif kecuali pendidikan formal dan informal," ujar Nuh di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta (26/3). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun ini menetapkan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi sebesar 29,9%. Pada 2030, angka tersebut ditargetkan mencapai 75% melalui program percepatan APK. Jika tanpa program, target tersebut baru bisa dicapai pada 2051. Nuh menyebut program percepatan APK terutama meliputi peningkatan daya tampung Perguruan Tinggi Negeri (PTN), pendirian PTN di perbatasan, penyelenggaraan online learning, hingga meningkatkan keterjangkauan dengan membebaskan biaya seleksi PTN. Tak hanya fokus pada tingkat perguruan tinggi, Nuh juga menyasar target generasi mendatang minimal memiliki pendidikan tingkat menengah pertama atau atas. "Kami fokus mendidik sejak dini, menganjurkan sekolah setinggi mungkin, dan membuat sekolah mampu menjangkau lebih luas," paparnya. Terkait pendidikan anak usia dini (PAUD), Kemdikbud menyebut saat ini sebanyak 61% desa telah terjangkau minimal satu pelayanan PAUD. Tak hanya di dalam negeri, Kemdikbud menyatakan juga telah berhasil memfasilitasi sekolah bagi 22.000 dari total 50.000 anak TKI di Malaysia.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
