KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pandemi Covid-19 telah mengubah agenda internasional untuk menjadikan tahun 2020 sebagai Dasawarsa Aksi untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Karena itu, jika tidak ditangani dengan baik, maka pandemi ini dapat meningkatkan ketidaksetaraan, diskriminasi dan pengangguran global dalam jangka menengah dan panjang.

Untuk meningkatkan kesadaran semua pihak mengenai pentingnya ambisi dan urgensi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) di era new normal, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) mengadakan webinar bertema No One Left Behind, Private sector and Government Synergy for Social Welfare pada hari Kamis (9/7).

Baca Juga: Di hadapan forum PBB, Sri Mulyani beberkan cara RI bangun ekonomi di saat pandemi

Chairman IBCSD Sihol Aritonang mengatakan, di Indonesia SDGs Sendiri sudah merupakan agenda nasional sejak adanya Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017. Menurutnya, prinsip SDGs dengan leaving no one behind juga telah banyak didengungkan.

"Sebab hal ini dapat mendorong kesetaraan dan non diskriminasi atau tepatnya mendorong inklusi sosial, ekonomi, dan politik dari semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, etnis, asal, agama atau status ekonomi lainnya," ujarnya seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (9/7).

Menurutnya, untuk mencapai SDG dengan berpegang pada prinsip di atas, maka sektor bisnis mempunyai perang penting, kendati sektor bisnis juga menjadi pihak yang terdampak pandemi ini. Namun kepemimpinan dan aksi kolektif sektor bisnis sangat dibutuhkan karena menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Sektor bisnis mempunyai kemampuan mencari solusi melalui teknologi, inovasi dan investasi untuk mengatasi dampak negatif pandemi ini," terangnya.

Baca Juga: Lebih efektif, Lembaga amil zakat siap transformasi ke era digital

Sementara itu, Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan, kolaborasi dunia bisnis dan pemerintah dapat dilakukan melalui dukungan terhadap strategi penanggulangan kemiskinan dengan dukungan pada implementasi program bantuan stimulan untuk usaha yang dapat diakses masyarakat.

Ia mengambil contoh seperti KUBe dan Kewirausahaan Sosial maupun skema pendanaan lainnya untuk pengembangan usaha seperti pusat investasi pemerintah, kredit usaha rakyat, kredit mikro dan PNM Mekaar.

Editor: Noverius Laoli