KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) membuka bursa calon pemimpin baru bank sentral. Sesuai Undang-Undang BI, Presiden Prabowo Subianto akan mengusulkan calon Gubernur BI kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan sebelum ditetapkan secara definitif.

Hingga kini, sejumlah nama mulai mengemuka. Berdasarkan informasi yang dihimpun KONTAN, terdapat tiga nama yang masuk dalam bursa calon Gubernur BI, yakni Muliaman D. Hadad, Destry Damayanti, dan Aida S. Budiman.

Muliaman bukan sosok asing di sektor keuangan. Mantan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu memiliki pengalaman panjang di Bank Indonesia sebelum memimpin regulator industri jasa keuangan. Setelah itu, ia juga dipercaya mengemban berbagai penugasan strategis di pemerintahan.

Nama berikutnya adalah Destry Damayanti. Saat ini Destry menjabat Deputi Gubernur Senior BI dan secara otomatis menjadi Pejabat Gubernur Sementara hingga Gubernur definitif ditetapkan. Dengan pengalaman lebih dari enam tahun di jajaran pimpinan BI, Destry dinilai memahami arah kebijakan moneter serta stabilitas sistem keuangan nasional.

Sementara itu, Aida S. Budiman juga menjadi salah satu nama yang diperhitungkan. Deputi Gubernur BI tersebut memiliki pengalaman panjang di bidang kebijakan moneter dan stabilitas makroekonomi, serta dikenal sebagai salah satu teknokrat yang terlibat dalam berbagai perumusan kebijakan bank sentral.

Di luar tiga nama tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga kerap disebut sebagai salah satu figur yang berpeluang memimpin Bank Indonesia.

Menanggapi kabar tersebut, Purbaya menilai isu dirinya menjadi calon Gubernur BI bukan hal baru. "Kalau saya itu isu abadi, isu masuk ke sana-sini, aslinya nggak pernah jadi," ujar Purbaya kepada wartawan, Selasa (28/7).

Baca Juga: Pelaku Pasar Menanti Pengganti Perry Warjiyo, Ini Mekanisme Pemilihan Gubernur BI

Saat ditanya mengenai kemungkinan dirinya mendapat penugasan sebagai Gubernur BI, Purbaya menegaskan bahwa seluruh keputusan berada di tangan Presiden. "Kita ikutin perintah Bapak Presiden," katanya.

Apabila Purbaya menjadi Gubernur BI, perhatian pasar beralih kepada sosok yang akan menggantikannya sebagai Menteri Keuangan.

Berbeda dengan pemilihan Gubernur BI yang harus mendapat persetujuan DPR, pengangkatan Menteri Keuangan merupakan hak prerogatif presiden. Sejumlah nama mulai diperbincangkan sebagai kandidat pengganti Purbaya.

Salah satu nama memiliki peluang besar adalah Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu. Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut memiliki rekam jejak panjang di Kementerian Keuangan.

Mulai dari Staf Ahli Menteri Keuangan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, hingga Wakil Menteri Keuangan pada awal pemerintahan Prabowo.

Pada 2025, Anggito dipercaya memimpin LPS menggantikan Purbaya. Kesinambungan pengalaman di Kementerian Keuangan dan LPS membuatnya dinilai memiliki modal kuat untuk menjaga keberlanjutan kebijakan fiskal apabila kembali dipercaya memimpin Kementerian Keuangan.

Selain Anggito, nama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga masuk dalam radar. Meski kini memimpin sektor kesehatan, latar belakang Budi justru berasal dari industri perbankan. Ia pernah menjabat Direktur Utama Bank Mandiri serta Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), sebelum bergabung ke kabinet.

Nama lain yang juga layak diperhitungkan adalah ekonom senior Muhammad Chatib Basri. Mantan Menteri Keuangan periode 2013–2014 tersebut dikenal mampu menjaga kredibilitas fiskal Indonesia saat gejolak pasar global akibat taper tantrum. Hingga kini, Chatib masih aktif sebagai akademisi dan anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Meski demikian, seluruh nama yang beredar masih sebatas spekulasi. Presiden Prabowo belum mengumumkan calon resmi Gubernur BI yang akan diajukan kepada DPR.

Namun, satu hal yang menjadi perhatian pasar adalah potensi efek domino yang dapat terjadi apabila Purbaya benar berpindah ke BI. Selain menentukan arah kebijakan moneter, keputusan tersebut juga akan membuka babak baru dalam kepemimpinan Kementerian Keuangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News