JAKARTA. Kursi Tri Brata I (TB I), sebutan untuk Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), akan segera ditinggalkan Jenderal Timur Pradopo jika Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk menggantinya tahun ini sebelum Timur resmi pensiun pada bulan Januari 2014.

April lalu, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha pernah mengatakan bahwa Presiden berencana mengganti Timur sekitar bulan Agustus atau September 2013. Mendengar rencana Presiden itu, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) langsung menggodok sejumlah nama yang dinilai berpotensi menjadi calon kapolri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kompolnas berwenang memberikan saran dan pertimbangan calon Kapolri kepada Presiden.

Kompolnas mengaku telah melakukan penelusuran rekam jejak hingga akhirnya jatuh kepada sebelas nama, baik jenderal bintang tiga maupun bintang dua.

Sebelas nama itu adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (Kabareskrim) Komisaris Jenderal (Komjen) Sutarman, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Anang Iskandar, Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Budi Gunawan, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Irjen) Putut Eko Bayu Seno.

Selain itu, Kadiv TI Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Wakabareskrim Polri Irjen Anas Yusuf, Asisten Operasi Kapolri Irjen Badrodin Haiti, Kapolda Bali Irjen Arif Wachjunadi, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Saud Usman Nasution, Kakorlantas Polri Irjen Pudji Hartanto, dan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Anton Setiadi. Adapun syarat menjadi calon kapolri ialah berpangkat Komjen dan pernah menjabat sebagai kapolda. Mereka yang masih berpangkat irjen harus menduduki posisi jenderal bintang tiga terlebih dahulu. Sejumlah nama itu nantinya akan disaring kembali untuk kemudian diserahkan kepada Presiden. Kompolnas akan merundingkan nama yang diserahkan ke Presiden setelah melakukan rapat dengan Ketua Kompolnas Djoko Suyanto yang juga Menteri Politik Hukum dan HAM. "Kami bertemu Ketua Kompolnas lebih dulu, kemudian serahkan ke Presiden," kata anggota Kompolnas Hamidah Abdurrahman saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/8/2013). Mendekati rencana Presiden itu, Kompolnas bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil para calon untuk melapor harta kekayaannya. Ada sembilan nama yang sudah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK pada akhir Juli. Sementara itu, Pudji dan Anton Setiadi belum melakukannya.

Kabaharkam, batu loncatan Persaingan menduduki kursi kapolri kini makin terlihat setelah Komisaris Jenderal (Purn) Nanan Sukarna resmi meninggalkan jabatan Wakil Kepala Kepolisian RI karena pensiun.

Komjen Oegroseno hari ini sudah resmi meninggalkan jabatan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri untuk menduduki posisi Wakapolri. Adapun pengganti Oegroseno rencananya akan diisi oleh Irjen (Pol) Badrodin. Dengan demikian, perwira tinggi berpangkat Komisaris Jenderal akan bertambah setelah nantinya Badrodin resmi dilantik menjadi Kabaharkam. Posisi Kabaharkam "dipercaya" bisa menjadi batu loncatan Badarodin menuju kursi Tri Brata I. Jika Badrodin yang naik menjadi kapolri, prosesnya persis sama dengan jalan karier Timur. Pada tahun 2010 lalu, tak banyak yang menyangka Presiden akan memilih Timur. Saat itu, Timur baru saja menjabat Kabaharkam lalu kemudian dilantik Presiden menjadi Kapolri pada 22 Oktober 2010 lalu. "Badrodin memungkinkan jadi kapolri. Kalau tidak ada jabatan bintang tiga yang akan kosong lagi dan Presiden jadi mengganti kapolri tahun ini, maka tertutup peluang untuk bintang dua yang lain," ujar pengamat kepolisian, Bambang Widodo Umar, saat dihubungi. Badrodin merupakan alumnus terbaik Akademi Kepolisian angkatan 1982 dan meraih Adhi Makayasa. Pria kelahiran Jember 24 Juli 1958 itu pernah menjabat Kapolda Jawa Timur dan Kapolda Sumatera Utara.

Siapa berpeluang besar? Persaingan bintang kali ini juga diisi oleh para lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1981. Angkatan 1981 dinilai berpeluang besar mengingat Presiden telah memilih Jenderal TNI Moeldoko sebagai Kepala Staf Angkatan Darat TNI yang juga angkatan 1981 di Akademi Militer. Moeldoko saat ini juga disebut-sebut akan menempati posisi Panglima TNI. Seperti diketahui, Timur dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono juga satu angkatan, yakni 1978. Akankah kapolri baru juga diisi angkatan 81? "Memang ada kecenderungan itu," ujar Bambang. Bambang sendiri tidak setuju jika pemilihan calon kapolri berdasarkan pertimbangan angkatan. Menurut dia, tidak masalah jika ada yunior atau angkatan setelah 1981, seperti 1982 hingga 1984, yang malah lebih baik kualitasnya dibanding senior di Akpol. Mereka yang berada di angkatan 1981 ialah Sutarman dan Tubagus Anis, dan Saud Usman Nasution. Kemudian, para nama calon kali ini juga diisi para mantan ajudan Presiden RI.

Mereka ialah Sutarman yang pernah menjadi ajudan Presiden RI pada masa pimpinan Abdurrahman Wahid alias Gusdur. Selain itu, ada Budi Gunawan pada masa Megawati Soekarnoputri dan Putut Eko pada masa pimpinan SBY periode 2004-2009. Entah siapa nantinya nama calon yang akan dikirim Presiden ke DPR RI. Bisa saja di luar nama-nama yang kini beredar. Presiden diminta mengirim lebih dari satu nama calon. Pasalnya pemilihan calon kapolri oleh Presiden akan lebih banyak pada pertimbangan politis. "Ya, pertimbangan lebih bersifat politis, tidak mencari sosok yang memiliki kepemimpinan yang benar-benar berkualitas. Pertimbangan politik itu bagaimana loyalitas kepada pemerintah, mau mendukung pemerintahan. Kita negara demokrasi, tapi syarat berdemokrasi di Indonesia belum tertata dengan benar,” kata Bambang. Adanya borok oknum aparat berbaju coklat itu sudah bukan rahasia publik lagi. Berharap, posisi kapolri nantinya diisi seorang jenderal yang jujur, bersih, tegas, dan berani melakukan perubahan di Korps Bhayangkara itu sesuai makna dalam Tri Brata Polri. (Dian Maharani/Kompas.com)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan