KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memasuki tahun politik atau pada periode Pemilihan Umum (pemilu) berlangsung biasanya anggaran bantuan sosial (bansos) meningkat. Ini terlihat misalnya pada 2004, 2009, 2014, dan 2019, bahkan terjadi pada 2024 mendatang.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, anggaran bansos memang kerap kali mengalami peningkatan pada tahun politik. Akan tetapi, menurutnya fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara lain.

“Berdasarkan studi, hal ini memang dilakukan karena ada unsur political ekonomi yang dilakukan oleh petahana untuk mempengaruhi masyarakat dan juga ketika misalnya petahana tidak mencalonkan diri lagi, bantuan sosial ini berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di tahun politik,” tutur Yusuf kepada Kontan.co.id, Minggu (17/12).

Baca Juga: Program BLT Masih Diadopsi Hingga 2024, Dinilai Efektif Turunkan Kemiskinan

Yusuf menjelaskan, jika Presiden yang saat ini sedang menjabat tidak lagi mencalonkan diri, maka maka biasanya bansos itu diharapkan bisa mendorong angka partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan pemilu.

Meski begitu, menurutnya pemerintah perlu berupaya meyakinkan masyarakat bahwa bansos yang disalurkan pada tahun pemilu tidak ada sangkut pautnya dengan politik.

“Penting untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa bansos yang disalurkan itu punya kecenderungan atau tendensi politik yang lebih rendah dan punya fungsi atau tujuan yang lebih tinggi, yakni menurunkan tingkat kemiskinan dan atau memastikan masyarakat agar mau terlibat dalam tahun politik,” jelasnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi meningkatkan anggaran perlindungan sosial dari outlook 2023 yang sebesar Rp 439,1 triliun menjadi 493,5 triliun atau meningkat sekitar 12,4%.

Meski begitu, pemerintah tidak menyebutkan alasan meningkatnya anggaran perlinsos ini ada kaitannya dengan politik. 

Akan tetapi, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, anggaran perlinsos pada 2024 akan difokuskan untuk mengejar target penghapusan kemiskinan ekstrem.

Baca Juga: Pemerintah Salurkan Rp 1.060 Triliun Untuk Bansos Hingga Bantuan Pendidikan

“Ini komitmen untuk menurunkan kemiskinan ekstrem dan perbaikan untuk mendukung kelompok yang berpendapatan 40% ke bawah,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers RAPBN di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, dilansir dari Kontan.co.id, Rabu (16/8).

Berikut rincian anggaran perlinsos dalam RAPBN 2024:

1. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako: Rp 81,2 triliun

2. Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan iuran pekerja, dan   bansos lainnya: Rp 82,3 triliun

3. Subsidi non-energi: Rp 114,3 triliun

4. Subsidi energi (listrik, BBM, dan elpiji): Rp 185,9 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi