KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral bijih besi (smelter) di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan, pada Selasa (20/2) mendatangi Kantor Kementerian Perekonomian. Kedatangan manajemen Sebuku Iron tersebut terkait persoalan rehabilitasi lahan daerah aliran sungai (DAS). Direktur Utama Sebuku Iron, Mayjen TNI (Purn) Soenarko mengatakan Kementerian Perekonomian mengundang Sebuku Iron untuk menjelaskan masalah rehabilitasi lahan DAS yang tengah dihadapi oleh perusahaan tersebut. Sebuku tidak bisa melanjutkan kegiatan pertambangan karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak memberikan peta lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS. Menurut Soenarko, Sebuku Iron malah diminta untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan penanaman rehabilitasi DAS minimal sebesar Rp 30 juta per hektare (ha) yang akan dimasukan di rekening bersama. Jika ditotal, nilai dana yang diminta Pemprov Kalsel ini mencapai Rp 51 miliar.
Mengadu ke Kemenko Perekonomian, Sebuku Iron harap masalah DAS segera selesai
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral bijih besi (smelter) di Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan, pada Selasa (20/2) mendatangi Kantor Kementerian Perekonomian. Kedatangan manajemen Sebuku Iron tersebut terkait persoalan rehabilitasi lahan daerah aliran sungai (DAS). Direktur Utama Sebuku Iron, Mayjen TNI (Purn) Soenarko mengatakan Kementerian Perekonomian mengundang Sebuku Iron untuk menjelaskan masalah rehabilitasi lahan DAS yang tengah dihadapi oleh perusahaan tersebut. Sebuku tidak bisa melanjutkan kegiatan pertambangan karena Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak memberikan peta lokasi penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS. Menurut Soenarko, Sebuku Iron malah diminta untuk mengalokasikan dana untuk kegiatan penanaman rehabilitasi DAS minimal sebesar Rp 30 juta per hektare (ha) yang akan dimasukan di rekening bersama. Jika ditotal, nilai dana yang diminta Pemprov Kalsel ini mencapai Rp 51 miliar.