JAKARTA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bencana longsor akan terus mengancam kota Ambon. Tahun ini ibukota Maluku itu memang terus dirundung musibah.Selama periode 1 Januari hingga 4 Agustus 2012 jumlah korban meninggal akibat bencana di Maluku 110 orang. Tercatat 33 orang meninggal akibat banjir dan longsor, 3 orang akibat puting beliung, 69 orang akibat kecelakaan laut dan 5 orang kena demam berdarah."Dari 33 orang meninggal karena longsor dan banjir tersebut, di antaranya longsor pada 19 Juni 2012 di Kec. Sirimau, Kota Ambon yang menyebabkan 11 orang meninggal, dan banjir dan longsor pada 1 Agustus 2012 dengan korban 10 orang meninggal," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Sabtu (4/8).Sutopo menjelaskan, dari topografi dan geomorfologinya, Ambon termasuk bagian pulau-pulau busur vulkanis di kepulauan Maluku. Sebagian besar wilayahnya berbukit dan berlereng terjal. Dari luas wilayah berlereng terjal itu, 73% area memiliki kemiringan di atas 20%. Hanya 17% wilayah daratan yang datar atau landai dengan kemiringan kurang dari 20%. Sayangnya, masyarakat memilih hunian pada daerah lereng dan perbukitan karena daerah datar sudah terbatas dan mahal.Bertambahnya pendatang baru dari kabupaten/kota lain di Maluku juga memadatkan permukiman di kota. Pertumbuhan penduduk menjadi tidak berimbang dengan ketersediaan lahan yang murah. Akibatnya, masyarakat cenderung membangun tempat tinggal ke arah perbukitan yang rawan longsor.Ditambah lagi, gempa bumi sering terjadi di sekitar Maluku. Ini menyebabkan konsolidasi struktur tanah melemah. Dengan intensitas hujan yang juga meningkat, maka longsor kian mudah terjadi. Sutopo menegaskan hendaknya pemerintah daerah menjadikan penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas pembangunan. "Anggaran untuk penanggulangan bencana di daerah juga perlu ditingkatkan. Sebab masih terbatas," katanya.Tahun ini, dana untuk penanggulangan bencana di BPBD hanya Rp 662 juta. Jumlah tersebut 0,06% dari total APBD Maluku yang Rp 1,1 triliun.
Mengapa bahaya longsor akan terus mengancam Ambon?
JAKARTA. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan bencana longsor akan terus mengancam kota Ambon. Tahun ini ibukota Maluku itu memang terus dirundung musibah.Selama periode 1 Januari hingga 4 Agustus 2012 jumlah korban meninggal akibat bencana di Maluku 110 orang. Tercatat 33 orang meninggal akibat banjir dan longsor, 3 orang akibat puting beliung, 69 orang akibat kecelakaan laut dan 5 orang kena demam berdarah."Dari 33 orang meninggal karena longsor dan banjir tersebut, di antaranya longsor pada 19 Juni 2012 di Kec. Sirimau, Kota Ambon yang menyebabkan 11 orang meninggal, dan banjir dan longsor pada 1 Agustus 2012 dengan korban 10 orang meninggal," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, Sabtu (4/8).Sutopo menjelaskan, dari topografi dan geomorfologinya, Ambon termasuk bagian pulau-pulau busur vulkanis di kepulauan Maluku. Sebagian besar wilayahnya berbukit dan berlereng terjal. Dari luas wilayah berlereng terjal itu, 73% area memiliki kemiringan di atas 20%. Hanya 17% wilayah daratan yang datar atau landai dengan kemiringan kurang dari 20%. Sayangnya, masyarakat memilih hunian pada daerah lereng dan perbukitan karena daerah datar sudah terbatas dan mahal.Bertambahnya pendatang baru dari kabupaten/kota lain di Maluku juga memadatkan permukiman di kota. Pertumbuhan penduduk menjadi tidak berimbang dengan ketersediaan lahan yang murah. Akibatnya, masyarakat cenderung membangun tempat tinggal ke arah perbukitan yang rawan longsor.Ditambah lagi, gempa bumi sering terjadi di sekitar Maluku. Ini menyebabkan konsolidasi struktur tanah melemah. Dengan intensitas hujan yang juga meningkat, maka longsor kian mudah terjadi. Sutopo menegaskan hendaknya pemerintah daerah menjadikan penanggulangan bencana menjadi salah satu prioritas pembangunan. "Anggaran untuk penanggulangan bencana di daerah juga perlu ditingkatkan. Sebab masih terbatas," katanya.Tahun ini, dana untuk penanggulangan bencana di BPBD hanya Rp 662 juta. Jumlah tersebut 0,06% dari total APBD Maluku yang Rp 1,1 triliun.