KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Porsi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) oleh Bank Indonesia (BI) terus meningkat di tengah menyusutnya kepemilikan perbankan dan investor asing.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai potensi meningkatnya ketergantungan pemerintah terhadap bank sentral dalam membiayai kebutuhan fiskal.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kepemilikan SBN oleh BI mencapai 27,41% per 10 Juli 2026, naik dari 22,61% pada akhir 2025.

Baca Juga: Semester I - 2026, KPPU Selesaikan 6 Perkara & Jatuhkan Sanksi Hingga Rp 766,5 Miliar

Sebaliknya, porsi kepemilikan perbankan turun dari 22,66% menjadi 17,01%, sementara kepemilikan investor asing menyusut dari 13,26% menjadi 12,85%.

Kendati demikian, Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede menilai peningkatan peran BI perlu dipahami secara proporsional dan belum dapat langsung diartikan sebagai meningkatnya ketergantungan fiskal terhadap bank sentral.

Menurutnya, secara nominal kepemilikan SBN oleh BI memang meningkat dari Rp 1.641 triliun pada akhir 2025 menjadi sekitar Rp 1.725 triliun per 10 Juli 2026.

Namun, pada periode yang sama, total SBN rupiah yang dapat diperdagangkan juga bertambah dari Rp 6.569 triliun menjadi Rp 6.981 triliun.

"Artinya, secara nominal kepemilikan BI memang meningkat, tetapi porsinya relatif stabil di kisaran 25%. Ini menunjukkan peran BI masih besar, tetapi belum berarti porsinya terus melonjak tanpa kendali sepanjang 2026," ujar Josua kepada Kontan.co.id, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga: Bebas Visa Kunjungan Bertambah Jadi 19 Negara, Ini Penjelasan Kemenpar

Menurut Josua, meningkatnya peran BI lebih tepat dipandang sebagai upaya menjaga stabilitas pasar SBN di tengah permintaan investor swasta yang belum sepenuhnya pulih, sementara kebutuhan penerbitan surat utang pemerintah masih tinggi.

Dalam kondisi tersebut, pembelian SBN oleh BI membantu menjaga likuiditas pasar, meredam gejolak harga, sekaligus menahan kenaikan imbal hasil (yield) agar tidak lebih tajam.

Namun, ia mengingatkan persepsi pasar dapat berubah apabila BI terus menjadi pembeli utama dalam jangka panjang ketika investor swasta masih cenderung menahan diri.

"Jika pola ini berlangsung terlalu lama dan BI terus menjadi pembeli utama ketika investor swasta menahan diri, maka persepsi pasar bisa bergeser dari stabilisasi menjadi kekhawatiran dominasi fiskal," katanya.

Josua menegaskan, risiko utama bukan terletak pada besarnya kepemilikan BI, melainkan tujuan pembelian SBN tersebut.

Apabila pembelian dilakukan dalam rangka operasi moneter, stabilisasi pasar, dan menjaga transmisi kebijakan moneter, langkah tersebut masih tergolong wajar.

Sebaliknya, apabila pasar menilai BI menjadi tumpuan utama untuk menyerap penerbitan utang pemerintah akibat lemahnya permintaan investor swasta, maka kredibilitas fiskal dapat dipertanyakan.

"Batas sehatnya adalah ketika peran BI bersifat sementara, terukur, dan tidak menggantikan fungsi pasar. Pemerintah tetap harus memastikan pembiayaan APBN bertumpu pada basis investor yang luas, bukan pada bank sentral," ujarnya.

Baca Juga: Penguatan Pendidikan Jadi Modal Penting Dorong Pertumbuhan Ekonomi