KONTAN.CO.ID - Harga Bitcoin mencapai level US$ 80.000 untuk pertama kalinya setelah kemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum awal minggu ini. Melansir
Business Insider, mata uang kripto Utama tersebut naik lebih dari 5% pada hari Minggu (10/11/2024), mendekati hampir US$ 81.000 pada saat artikel ini ditulis. Pendapat Trump terhadap mata uang kripto terbilang skeptis sebelumnya, dengan menggambarkan aset digital tersebut sebagai aset yang sangat fluktuatif dan tidak berdasar.
Namun, ia menjadi pendukung kripto yang vokal selama kampanye presidennya tahun 2024, bahkan mencap dirinya sebagai "presiden kripto." Dan tampaknya hal itu membuahkan hasil bagi presiden terpilih, yang mampu membuka jutaan dana kampanye dari komunitas kripto sebelum kemenangannya. Banyak orang di industri tersebut kini berharap Trump akan mengantarkan mereka ke era kripto baru, menyingkirkan batasan regulasi, dan memberi bitcoin peran dalam perekonomian. Beberapa orang sangat berharap akan adanya cadangan bitcoin.
Baca Juga: Bitcoin Mencapai Rekor Tertinggi di Atas US$80.000 pada Minggu (10/11) Dennis Porter, CEO Satoshi Action Fund, organisasi advokasi pro-bitcoin, menulis di X bahwa gerakan anti-Bitcoin telah mati pada malam pemilihan. "Amerika Serikat akan menjadi negara yang paling pro-Bitcoin di dunia," tulis Porter. Dia menambahkan, "Kami akan memiliki Cadangan Strategis Bitcoin. Kami akan menetapkan hukum nasional untuk membela Hak Bitcoin." Hal ini menandai perubahan tajam dari pemerintahan Biden, yang memiliki hubungan yang agak dingin dengan komunitas kripto. Partai Republik menargetkan hal itu saat kampanye meningkat di musim panas, menulis di platform partai: "Partai Republik akan mengakhiri tindakan keras Kripto yang melanggar hukum dari Partai Demokrat dan menentang pendirian Mata Uang Digital Bank Sentral."
Tonton: Efek Trump, Bitcoin Berpotensi Sentuh Rp 1,5 Miliar Tahun Depan "Kami akan membela hak untuk menambang Bitcoin, dan memastikan setiap warga Amerika memiliki hak untuk menjaga sendiri Aset Digital mereka, dan bertransaksi bebas dari Pengawasan dan Kontrol Pemerintah," tulis platform tersebut.
Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
