Mengapa Pemprov DKI Jakarta Tunda Rencana Penerbitan Obligasi Daerah?



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana penerbitan obligasi daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditunda.

Pemprov DKI Jakarta menunda rencana untuk menggalang dana hingga US$ 300 juta melalui penerbitan obligasi daerah.

"Keputusan tersebut diambil setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendiskusikan rencana itu dengan pemerintah pusat," kata Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Yustinus Prastowo seperti dikutip Reuters, Selasa (17/11/2026).


Rencana penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta ditunda setelah pemerintah pusat, melalui lembaga pembiayaan pembangunan Sarana Multi Infrastruktur (SMI), telah menawarkan pinjaman dengan tingkat bunga yang kompetitif untuk mendanai berbagai proyek di ibu kota.

Baca Juga: Pramono Akan Temui Menkeu Bahas Nasib Obligasi DKI Jakarta Rp 5,6 Triliun

Awalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggalang dana sebesar Rp 3,5 triliun (US$ 191,68 juta) melalui penerbitan obligasi daerah—yang pertama di Indonesia—yang dijadwalkan pada tahun 2027.

Pada bulan Agustus 2026, rencana tersebut ditingkatkan nilainya menjadi antara Rp 5,2 triliun hingga Rp 5,6 triliun.

Dana yang terkumpul sedianya akan digunakan untuk membangun rumah sakit dan sekolah baru, serta untuk penanganan banjir dan proyek infrastruktur lainnya.

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mungkin akan mempertimbangkan kembali pasar obligasi jika kondisi pasar membaik, sembari terus melanjutkan konsultasi dengan pemerintah pusat," kata Prastowo.

Baca Juga: Purbaya Ingatkan DKI soal Risiko Gagal Bayar Sebelum Terbitkan Obligasi Daerah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News