JAKARTA. Pemerintah akan mempercepat proses sertifikasi aset rakyat untuk memenuhi target lima juta tanah yang bisa mendapatkan sertifikat pada akhir 2017 dan mendorong optimalisasi pelaksanaan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

"Tahun ini, target lima juta lahan harus di sertifikasi, harus diselesaikan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution seusai rapat koordinasi membahas SNKI di Jakarta, Jumat (7/4).

Darmin mengakui target sertifikasi sebanyak lima juta lahan pada 2017, masih terhambat oleh pengadaan dana, karena anggaran yang ada dalam APBN hanya cukup untuk proses sertifikasi dua juta lahan.

Ia memastikan pengadaan dana sertifikasi tanah untuk tiga juta lahan tersisa akan dialokasikan dalam APBN-Perubahan, namun hal itu membutuhkan waktu lama.

"Kementerian Keuangan bilang bahwa mereka akan mencari jalan, memberikan 'bridging' dulu supaya target lima juta lahan itu bisa tercapai," ujarnya.

Darmin mengatakan pemerintah juga sedang berupaya mengembangkan sistem untuk pengukuran tanah agar bisa dilakukan oleh juru ukur maupun asisten juru ukur independen.

"Juru ukur independen saat ini belum masuk dalam sistem. Kalau mereka boleh, harus dibuat sistemnya untuk cara kerjanya," katanya.

Darmin menjelaskan keberadaan juru ukur independen yang berasal dari firma berlisensi tersebut diperlukan untuk pemenuhan target sertifikasi tanah.

Namun, ia menegaskan, pemerintah juga berupaya menyiapkan sumber daya manusia dalam pengukuran tanah melalui pelatihan vokasi secara intensif.

"Kita akan segera meluncurkan program itu untuk pendidikan dan pelatihan vokasi sertifikasi untuk juru ukur yang mungkin juga disiapkan untuk PT PLN, untuk pengembangan transmisi dan proyek 35 ribu Megawatt," kata Darmin.

Sementara itu, masih terkait dengan optimalisasi pelaksanaan SNKI, pemerintah juga akan mempercepat uji coba bantuan non tunai kepada masyarakat kurang mampu untuk menggantikan program pembagian rastra.

"Kita ingin percepat supaya bantuan non tunai dipercepat uji cobanya, sehingga bisa segera dilakukan. Kita belum bisa menjelaskan lebih jauh karena rapatnya tadi belum selesai," tambah Darmin.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo serta pejabat BI dan OJK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto