KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pernah mendengar tentang meterai elektronik? Jika belum, berikut sejumlah informasi yang patut kamu ketahui. 

Pemerintah pada Jumat (1/10/2021) lalu resmi meluncurkan meterai elektronik dengan nominal Rp 10.000. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum atas dokumen elektronik. 

Melansir Kontan.co.id, payung hukum pelaksanaan meterai elektronik tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai. Beleid ini telah berlaku pada 19 Agustus 2021.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan meterai eletronik sekaligus berguna untuk instrument pelengkap dokumen elektronik yang saat ini sudah berlaku sah. Sehingga, masyarakat tak perlu repot-repot menggunakan meterai tempel untuk dokumen elektronik.

Baca Juga: Meterai elektronik Rp 10.000 resmi meluncur, beri kepastian hukum dokumen elektronik

“Banyak sekarang ini misalnya nota dinas Kementerian Keuangan dilakukan secara elektronik, tanda tangan juga jelek, di satu sisi perubahan yang luar biasa muncul keragaman,” ucap Sri Mulyani.

Menkeu juga menekankan bahwa meterai elektronik aman digunakan karena terdapat kode khusus yang tertera saat diproduksi oleh Perum Peruri.

Namun, ia juga mewanti-wanti agar Perum Peruri dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap mengantisipasi meterai elektronik dari potensi tindak kejahatan.

Menkeu menginformasikan, meterai digital bisa diperoleh masyarakat di bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan seluruh bank swasta, serta PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.

Baca Juga: Pemerintah Rilis Materai Elektronik

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie