KONTAN.CO.ID - Rob Jetten, di usianya yang baru menginjak 38 tahun, resmi mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai Perdana Menteri termuda yang pernah memimpin Belanda, setelah dilantik oleh Raja Willem-Alexander pada Senin (23/2/2026). Pelantikan Jetten menandai pergeseran besar dalam dinamika politik negeri kincir angin tersebut. Dengan gaya yang cocok dengan masyarakat masa kini, komunikatif, dan penuh optimisme, Jetten menawarkan visi Belanda yang progresif dan tetap setia di jantung Uni Eropa.
Baca Juga: Profil Peter Mandelson, Eks Dubes Inggris untuk AS yang Tersandung Kasus Epstein Tinggalkan Gaya Lama
Pada pemilu Oktober 2025, ia berhasil membawa partai D66 meraih hasil yang mengejutkan banyak pihak. Kuncinya terletak pada kemampuannya merangkul pemilih muda dan kelompok moderat yang jenuh dengan kebijakan divisif pemerintahan sebelumnya. Jetten menjanjikan perpisahan total dari gaya politik lama. Ia berusaha menempatkan Belanda sebagai pemain kunci dalam memperkuat blok Eurozone. PM termuda Belanda ini sekarang memimpin pemerintahan minoritas, yang dipandang sebagai sebuah eksperimen politik. Dengan hanya mengantongi 66 dari 150 kursi di parlemen, Jetten harus bertumpu pada koalisi rapuh bersama partai konservatif Christian Democrats dan VVD. Mengutip
Reuters, kondisi tersebut membuat setiap kebijakan yang ia usulkan, mulai dari anggaran hingga isu sensitif migrasi asilum, harus melewati proses negosiasi alot dengan pihak oposisi.
Baca Juga: PM Kamboja, Hun Manet, Ungkap Fakta di Lapangan soal Pasukan Thailand Ambisi Memperkuat Militer Belanda
Salah satu langkah pertama Jetten yang paling disorot adalah ambisinya memperkuat pertahanan nasional. Ia berkomitmen menaikkan anggaran militer hingga 3,5% dari PDB demi memenuhi target NATO. Namun, cara Jetten untuk meraih ambisi tersebut kerap memicu kontroversi. Ia memperkenalkan "
Freedom Tax" (Pajak Kebebasan) dan berencana memotong subsidi kesehatan serta kesejahteraan. Langkah ini langsung dihantam kritik oleh lawan politiknya, seperti Jesse Klaver dari sayap kiri, yang menuduh Jetten membebani rakyat kecil demi belanja militer. "Kita melihat bahwa semua pihak harus berkontribusi, namun distribusi bebannya akan terus kami perbaiki sebelum menyusun anggaran final," ungkap Jetten, seperti dikutip
Reuters. Rob Jetten menyadari bahwa posisi koalisinya cukup lemah di parlemen. Namun, ia justru melihat keterbatasan kursi tersebut sebagai peluang untuk menciptakan budaya kolaborasi baru.
Baca Juga: Yoon Suk Yeol: Eks Jaksa Jadi Presiden, Kini Terancam Penjara Seumur Hidup Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
