KONTAN.CO.ID - Negara-negara ASEAN mulai menjajaki skema berbagi cadangan minyak untuk menghadapi gangguan pasokan energi. Melalui mekanisme ini, negara anggota dapat memperoleh akses terhadap persediaan bahan bakar yang disimpan di negara tetangga ketika terjadi krisis, sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada cadangan domestik. Gagasan tersebut kembali mengemuka dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, pada 15-17 November 2026.
Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura telah menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut. Uni Emirat Arab (UEA), yang berstatus mitra dialog sektoral ASEAN, juga disebut ingin berpartisipasi. Inisiatif ini menjadi perhatian karena negara-negara Asia Tenggara tengah menghadapi kenaikan biaya energi akibat konflik di Timur Tengah yang mengganggu pasokan bahan bakar global.
Baca Juga: ASEAN dan China Gagal Rampungkan Kode Etik Laut China Selatan Mekanisme Berbagi Cadangan Minyak ASEAN
Skema berbagi cadangan minyak merupakan mekanisme kerja sama yang memungkinkan negara peserta mengakses persediaan minyak yang disimpan di negara lain ketika menghadapi keadaan darurat. Melalui sistem ini, suatu negara tidak harus sepenuhnya mengandalkan cadangan minyak yang disimpan di wilayahnya sendiri. Negara tersebut dapat memanfaatkan persediaan milik negara tetangga berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Tujuannya adalah memperkuat ketahanan energi kawasan, terutama ketika terjadi gangguan pasokan global yang berpotensi menghambat distribusi bahan bakar ke negara-negara ASEAN.
Baca Juga: ASEAN Tetap Batasi Myanmar, Desak Junta Militer Jalankan Rencana Perdamaian Sistem Oil Ticket dalam Kerja Sama Antarnegara
Salah satu mekanisme yang sedang dijajaki adalah sistem
oil ticket. Skema ini memungkinkan negara pembeli membayar biaya kepada pihak penjual agar sejumlah persediaan minyak disisihkan dan tetap tersedia untuk diakses ketika terjadi krisis. Dengan mekanisme tersebut, negara pembeli memperoleh jaminan akses terhadap sejumlah minyak yang disimpan di negara lain tanpa harus membangun fasilitas penyimpanan tambahan. Filipina menjadi salah satu negara yang mulai menjajaki penerapan mekanisme tersebut. Pemerintahnya sedang mengeksplorasi akses terhadap cadangan minyak di Indonesia dan Thailand. Mengutip laporan
The Straits Times, perusahaan milik negara Filipina, PNOC Exploration Corporation, telah menandatangani kesepakatan awal dengan sejumlah perusahaan di kedua negara untuk menjalankan proyek percontohan. Melalui kesepakatan tersebut, Filipina dapat memperoleh akses terhadap persediaan minyak yang telah disisihkan apabila terjadi keadaan darurat.
Baca Juga: ADB: ASEAN Butuh Investasi Infrastruktur US$ 7,1 Triliun hingga 2040 Sejumlah Negara Memberikan Dukungan
Dalam pembahasan di KTT ASEAN, Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Filipina telah menyatakan dukungan terhadap usulan mekanisme penyimpanan cadangan minyak regional. UEA juga menyampaikan keinginan untuk berpartisipasi. Negara tersebut merupakan mitra dialog sektoral ASEAN dan berpotensi memperluas kerja sama energi kawasan dengan negara-negara di luar Asia Tenggara. Meski demikian, dukungan terhadap usulan tersebut belum berarti seluruh negara telah terikat dalam mekanisme operasional yang sama. Sejumlah kesepakatan dan proyek percontohan masih dalam tahap penjajakan.
Baca Juga: Korea Selatan Peringatkan Ancaman Rudal Korut di Forum Pertahanan ASEAN Tantangan Regulasi dan Kepastian Pasokan
Sanjeev Gupta, pemimpin sektor energi EY-Parthenon untuk ASEAN dan Singapura, mengatakan keberhasilan mekanisme tersebut bergantung pada komitmen pemerintah negara penyimpan untuk tidak membatasi ekspor ketika konsumen domestiknya juga mengalami tekanan pasokan. Menurutnya, kontrak komersial perlu didukung jaminan hukum yang mengikat agar pemerintah negara tuan rumah tidak mencampuri pelaksanaan kesepakatan ketika terjadi krisis.
Tantangan lainnya meliputi penentuan harga, kesesuaian jenis produk minyak, logistik, dan transparansi pelaporan jumlah cadangan yang tersedia. "ASEAN membutuhkan sejumlah aturan pendukung, seperti komitmen minimum penyimpanan minyak nasional, kontrak terstandardisasi, registri bersama, serta mekanisme verifikasi persediaan," kata Gupta, dikutip
The Straits Times. Dalam hal ini, Singapura dinilai berpotensi menjadi pusat pengelolaan skema tersebut karena posisinya sebagai pusat pemurnian, penyimpanan, dan perdagangan energi di kawasan.
Baca Juga: Vietnam Ungguli Indonesia, Ini Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Tenggara 2026