Sejak resmi menjadi Presiden RI yang ketujuh pada tahun 2014, salah satu prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah membenahi sektor perikanan dan kelautan yang selama ini menjadi anak tiri dalam pembangunan nasional sehingga dapat bermanfaat bagi rakyat Indonesia.

Dua tahun berselang setelah visi dan misi ini digagas dan digulirkan, ternyata pembenahan sektor perikanan dan kelautan justru banyak menuai kontroversi dan polemik.

Susi Pudjiastuti yang diberi wewenang sebagai pembuat keputusan di sektor ini menggunakan pendekatan  shock therapy dalam setiap kebijakan yang diambil. 

Dengan dalih melawan mafia dan pencuri ikan, Susi mengeluarkan berbagai gebrakan mulai dari pelarangan kapal asing dan eks asing untuk menangkap ikan, larangan bongkar muat kapal ditengah laut atau transhipment, hingga menutup investasi 100% asing di sektor penangkapan ikan bagi pengusaha.

Sedangkan, bagi nelayan, Susi melarang penggunaan alat tangkap cantrang yang selama ini digunakan nelayan dan diharuskan mengganti alat tangkap baru yang lebih ramah lingkungan. 

Thomas Darmawan, Ketua Bidang Perikanan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menilai kinerja Menteri Susi untuk menertibkan kapal asing sangat positif. "Namun, untuk sejumlah kebijakan dianggap keliru karena tak ada solusi yang dihadirkan atas sejumlah larangan yang diberlakukan," ungkapnya, Minggu (23/10).

Thomas meminta dalam tiga tahun tersisa pemerintahan disektor perikanan, Susi dapat mengikutsertakan industri swasta untuk mengembangkan industri perikanan nasional. Ia khawatir jika pemerintah hanya memberdayakan nelayan dan perusahaan BUMN di sektor perikanan akan membuat investor asing enggan datang ke Indonesia.

Hanya saja, Rimawan Pradiptyo, Pengamat Kelautan dan Perikanan Universitas Gajah Mada (UGM) justru menilai kinerja pemerintah sudah bagus dan tepat. "Regulasi tidak mungkin menyenangkan semua orang, melainkan pihak mana yang lebih diuntungkan. Kalau memang sekarang nelayan sudah jauh lebih baik bearti pemerintah ada dijalan yang benar," ujarnya. 

Menurutnya, keberatan dari sektor industri adalah hal yang biasa dan meminta pengusaha lebih bersabar atas pembenahan ini.            

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini