KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum menetapkan besaran tarif tiket untuk mass rapid transit (MRT) dan light rail transit (LRT) Jakarta. Padahal, waktu beroperasi kedua proyek tersebut tinggal menghitung hari.

Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengaku, memang perlu belum ada kesepakatan terkait tarif tiket MRT dan LRT Jakarta. "Kemarin sudah ada pembicaraan awal, kita mau mendengar dulu berapa yang diusulkan subsidi dan tarifnya oleh MRT dan LRT," jelasnya saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (8/3).

Untuk itu, pihaknya akan intens rapat-rapat dengan Pemprov DKI Jakarta, MRT, dan LRT untuk membahas hal ini guna mengejar waktu beroperasi. "Minggu depan juga akan ada rapat lanjutan. Intens lah pokoknya dikejar sebelum beroperasi penuh besaran tarif sudah ditentukan," lanjut Santoso.

Adapun sebelumnya, DPRD Jakarta mendapat laporan awal jika nilai keekonomian MRT dan LRT Jakarta yakni sekitar Rp 32.000 dan Rp 41.000. Tapi nilai tersebut tidak sebanding dengan besaran tiket yang dibayar oleh konsumen.

Sehingga subsidi yang dibebankan oleh Pemprov cukup besar. Santoso bilang, untuk MRT setidaknya konsumen akan dikenakan sekitar Rp10.000-11.000 dan LRT Rp 6.000 untuk sekali jalan.

Maka itu, jika dihitung tarif subsidi yang diemban Pemprov sekitar Rp 21.000 untuk MRT dan Rp 35.000 untuk LRT. "Ini lebih besar (subsidinya) dari yang dibayarkan penumpang. Ini namanya bukan subsidi tapi traktir," kata dia.

Pasalnya, DPRD memproyeksikan subsidi untuk MRT dari APBD berada di kisaran Rp 500 milliar. Sedangkan jumlah subsidi yang diminta Pemprov sebesar Rp 672 miliar.

Bukan tanpa alasan, DPRD mempertanyakan hal tersebut. Sebab, menurut Santoso, subsidi tersebut akan lebih banyak menyubsidi warga di luar Jakarta. "Soalnya kan orang yang ke Lebak Bulus itu banyak orang luar Jakarta seperti Depok. Itu yang jadi pertanyaan," tutur dia.

Apalagi, kejomplangan antara tarif dan subsidi ini juga dinilai kurang ideal. Santoso bilang, idealnya tarif tiket yang dikenakan ke konsumen dengan subsidi pemerintah maksimal 50:50 seperti Transjakarta.

Meski begitu, hingga saat ini baik Pemprov dan DPRD Jakarta belum menyepakati besaran nilai tarif tersebut. "Kita masih melakukan telaah dan membandingkan yang diberlakukan di luar negeri seperti apa," jelas dia.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Sri Hayati juga menyampaikan, tarif ini masih terus dibicarakan sebelum nantinya diserahkan kepada Gubernur Anies Baswedan.

"Pokoknya sebelum beroperasi penuh tarif sudah ditentukan, itu deadline kita," katanya singkat. Tapi yang jelas, tarif MRT dan LRT jangan terlalu mahal.

Jalan tengahnya adalah, subsidinya jangan terlalu besar tapi rakyat juga harus mampu untuk menikmati dua trasnportasi tersebut. Terlepas dari itu Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengungkapkan, akan menerima berapa pun besaran tarif yang diputuskan pemerintah.

Karena ia menilai, hal itu sepenuhnya kewenangan dari Pemprov DKI Jakarta. "Kalau dari kita sih ngusulin Rp 8.500-10.000 itu sudah subsidi tapi itu pemerintah yang mutusin," tutup dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto