KONTAN.CO.ID - Kalimat pembangunan infrastruktur telah acap kali kita dengar. Hanya saja sebagian diantara warga kita belum tahu arti & impak krusial pembangunan infrastruktur bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan, syarat geografis Indonesia sebagai tantangan bagi pemerintah buat memeratakan pembangunan. Pemerintah pun mempunyai taktik kebijakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, menggunakan melakukan konektivitas pembangunan, mendukung mobilisasi, & menaikkan daya saing produk Indonesia.

Presiden Joko Widodo menegaskan, daya saing produk Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain jika infrastruktur Indonesia tidak memadai. Dengan pembangunan infrastruktur yang gencar tentunya perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya dapat meningkat.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, perkiraan belanja infrastruktur tahun depan dipatok sebesar Rp 422.700 miliar. Jumlah tersebut lebih tinggi 5,8% dibandingkan perkiraan APBN 2023 sebesar Rp 399.600 miliar.

Anggaran infrastruktur tahun 2024 bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak perekonomian (konektivitas dan transportasi, energi, listrik dan pangan), memprioritaskan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, serta menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN ). yang sempat tertunda akibat pandemi, secara bertahap dan berkelanjutan mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) serta memperlancar dan memperkuat ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi.

Rencana Pemerintah dalam Pengembangan Pasar Surat Berharga Negara (SBN)

Meskipun negara biasanya mendanai pembangunan infrastruktur, anggaran infrastruktur mempunyai keterbatasan. Ruang gerak kebijakan fiskal masih relatif terbatas dan pemerintah harus mencari opsi pendanaan alternatif. Pemerintah harus memperoleh alternatif pembiayaan yang aman, andal, dan mandiri melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), termasuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Berkat dukungan pembiayaan dari SBN dan SBSN, APBN tetap terjaga defisitnya dan rasio utangnya tetap prudent sesuai ketentuan yang berlaku. Saat ini, SBN menyumbang mayoritas pembiayaan utang, dan per akhir Agustus 2023, utang tersebut menyumbang 89% SBN dan 11% pinjaman.

SBN merupakan sumber pendanaan APBN yang sangat penting. Penerbitan SBN juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan domestik, menyediakan alat manajemen likuiditas dan risiko kepada lembaga keuangan, serta menyediakan alat pengelolaan mata uang kepada Bank Indonesia.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan: “SBSN merupakan salah satu bentuk surat berharga atau bentuk surat berharga yang harus mempunyai proyek dan harus mempunyai aset.

Suahasil mengatakan pengelolaan utang melalui SBN dan SBSN juga dilakukan secara hati-hati. Tanggal jatuh tempo dan kemampuan membayar utang merupakan faktor terpenting yang perlu diperhatikan sebelum melunasi utang. Dalam konteks nasional, hal ini diperlukan untuk menjaga kredibilitas anggaran.

Selain sebagai sumber pendanaan umum APBN, SBSN juga digunakan  langsung untuk mendanai proyek atau kegiatan (yang ditugaskan) kementerian/lembaga. Pendanaan proyek pemerintah melalui SBSN meningkat  signifikan dari tahun ke tahun, baik secara nominal maupun pada unit/satuan kerja inisiasi proyek dengan jenis  dan lokasi proyek yang semakin beragam. Proyek semakin tersebar di seluruh  Indonesia.

Dari tahun 2013 hingga 2023, SBSN telah mendukung 5.163 proyek di 38 provinsi dengan nilai total Rp 209.820 miliar. Proyek-proyek yang dilaksanakan melalui instrumen pembiayaan berbasis syariah telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat setempat.

Proyek yang didanai SBSN antara lain 699 proyek infrastruktur jalan dan jembatan senilai Rp 73.370 miliar, 749 proyek infrastruktur perairan senilai Rp 36.620 miliar, dan 217 proyek infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara serta diklat senilai Rp 61.010 milar.

Selain itu, 286 proyek infrastruktur dan pelayanan sosial seperti kapal haji dan Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) senilai Rp3.710 miliar, 1.487 proyek gedung pernikahan dan ibadah haji akan dibiayai melalui SBSN. Rp 2.060 miliar, satu proyek jaminan produk halal senilai Rp 148.000 miliar.

Di bidang pendidikan teknis dan penelitian, SBSN telah mendanai banyak proyek strategis, seperti 23 proyek laboratorium dan fasilitas penelitian teknis senilai Rp 3.370 miliar, 1.139 proyek Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) senilai Rp14.750 miliar, dan pembangunan 90 PTN senilai Rp 8.750 miliar meliputi satu sekolah tinggi, empat SMK, satu balai pelatihan, dan tiga sekolah LLDikti.

Pada tahun 2023, SBSN akan mengembangkan 332 proyek perumahan Kementerian Pertahanan senilai Rp 4.040 miliar, 100 proyek perumahan Polri senilai Rp 843 miliar, 21 proyek taman nasional senilai Rp 453 miliar, dan Rp 489 miliar membiayai sembilan proyek konservasi dan proyek aset dasar senilai Rp 283 miliar.

Suahasil mengatakan, pengelolaan utang melalui SBN dan SBSN juga dilakukan secara hati-hati. Jangka waktu utang dan kemampuan membayar merupakan faktor terpenting sebelum merealisasikan utang. Tergantung pada negaranya, kredibilitas anggaran perlu dijaga.

Saat ini pelaksanaan program melalui pendanaan SBSN pemerintah berjalan lancar, dengan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi, sehingga menunjukkan bahwa program tersebut dapat dilaksanakan dan hasilnya berkualitas baik, serta diawasi oleh kementerian/lembaga, Bappenas, Kementerian Keuangan serta mengutamakan pemanfaatan sumber daya nasional (bahan baku, teknologi, tenaga ahli, dan lain-lain).

Usulan alokasi pendanaan proyek SBSN dalam APBN 2024 adalah sebesar Rp 32,895 miliar yang tetap fokus pada realisasi langsung agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, khususnya pelaksanaan proyek-proyek dengan prioritas strategis tinggi. Kemampuan dan kemauan K/L untuk mengeksekusi. Penerbitan SBSN proyek tidak hanya mendukung pemenuhan pinjaman infrastruktur, tetapi juga membantu mendukung kemandirian pembiayaan.

Peran proyek SBSN sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia semakin penting dan manfaatnya langsung terlihat di masyarakat. Oleh karena itu, mengingat SBSN juga merupakan instrumen investasi, maka diharapkan partisipasi masyarakat semakin besar untuk mendukung kemandirian negara dalam membangun negara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ridwal Prima Gozal