KONTAN.CO.ID - Perekonomian Indonesia terus mengarah pada pemulihan, walau tidak terlalu signifikan. Pemerintah saat ini terus melakukan berbagai upaya pemulihan. Oleh karena itu, ke depan, arah dan target pemulihan ini akan terus didorong lebih cepat, terutama mengatasi pandemi ini dengan aksi vaksinasi secara terukur dan terencana.

Salah satu kebijakan yang menjadi andalan pemulihan ekonomi ini adalah memainkan berbagai instrumen fiskal. Kebijakan-kebijakan fiskal yang telah dilakukan selama tahun 2020 akan terus dilanjutkan dan tetap bersifat counter cyclical.

Demikian juga akan terus difokuskan pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2021. Salah satu program andalan diantaranya adalah mendorong dan memperkuat dukungan terhadap perlindungan sosial dan peningkatan daya beli rumah tangga serta berbagai sektor usaha, termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Selama 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 5%. Sayang, pandemi menyebabkan ekonomi Indonesia terjun bebas - 2,07% (YoY) pada 2020. Realisasi pertumbuhan ini sesuai prediksi di kisaran -2,2 sampai dengan -1,7 %. Tapi, bila dibandingkan dengan beberapa negara di ASEAN maupun anggota G20 seperti Amerika Serikat -3,5%, Jerman -5,0%, Rusia -3,1%, Singapura -5,8%, dan Filipina -9,5%. Indonesia hanya sedikit lebih rendah dari Korea Selatan -1,0%, China 2,3%, dan Vietnam 2,9%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 diperkirakan akan positif, sekitar 5,0%. Namun beberapa lembaga internasional memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,8%, Bank Dunia 4,4% dan ADB juga memprediksi 4,5%.

Untuk mencapai itu, ke depan, APBN 2021 diarahkan untuk terus mendorong pemulihan ekonomi dengan konsekuensi tetap melakukan tindakan konsolidatif dengan defisit 5,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain Program Pemulihan Ekonomi Nasional terus dilanjutkan guna memastikan mitigasi pandemi agar lebih efektif, dan menumbuhkan daya beli masyarakat, dan mendorong recovery dunia usaha.

Ada beberapa langkah penguatan pemulihan ekonomi 2021, antara lain melalui berbagai kebijakan prioritas seperti penyediaan stimulus dan penanggulangan dan pengendalian pandemi sehingga Pemerintah perlu menganggarkannya, salah satu diantaranya adalah vaksinasi massal. Estimasi kebutuhan anggaran vaksinasi dianggarkan Rp 73,3 triliun rupiah, dengan rincian untuk pengadaan vaksin Rp 64,03 triliun dan Rp 9,13 triliun untuk biaya operasional.

Penguatan untuk pengendalian pandemi Covid-19 ini juga berupa pembentukan posko penanganan Covid-19 pada tiap kelurahan/desa. Di samping itu pemerintah melibatkan secara aktif aparat desa, Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk Testing (Swab-Test Antigen) dan Tracing sampai di tingkat desa.

Langkah pemulihan

Bila melihat program vaksinasi di berbagai negara, ternyata progress vaksin terhadap penduduknya masih belum menunjukkan hal yang signifikan. Data per 5 Februari 2021, Amerika Serikat baru memvaksin sebesar 36,7 juta orang, China 31,2 juta orang, Uni Eropa 15,1 juta orang, India 4,4 juta orang, Brasil 2,9 juta orang dan Turki 2,5 juta orang. Sedangkan Indonesia masih sebanyak 0,8 juta orang. Total untuk dunia sebesar 119,7 juta orang saat ini. Hal ini tentu saja menjadi tantangan besar tahun 2021 ini.

Dalam pemulihan dan penguatan ekonomi 2021, terbagi menjadi 2 fase. Fase pertama semester I-2021, yaitu dengan senantiasa menjaga tren pemulihan menuju zona pertumbuhan positif. Penguatan fase ini, ada beberapa instrumen yang dapat dimainkan seperti melanjutkan paket insentif bagi dunia usaha yang sudah ada, termasuk insentif yang tergabung dalam PMK 9/2021, yang berlaku sampai sampai akhir semester (30 Juni 2021). Paket lainnya adalah kebijakan terpadu Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna peningkatan pembiayaan dunia usaha dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.

Sedangkan fase kedua pada semester II-2021 yaitu fase pemulihan. Diharapkan fase ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan yang berkelanjutan.

Instrumen yang dimainkan adalah pemberian dukungan bagi dunia usaha secara lebih targeted pada sektor-sektor potensial pada sumber pemulihan ekonomi, seperti sektor pertanian khususnya penyedian ketahanan pangan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa kesehatan, Usaha Mirko Kecil Menengah dan lain-lain. Disamping itu mendorong efektivitas paket kebijakan terpadu baik moneter maupun fiskal untuk mendukung ekspansi dunia usaha.

Memang target pertumbuhan ekonomi 5% pada tahun ini terlalu ambisius. Untuk menggenjot pemulihan ekonomi, APBN 2021 menggelontorkan Rp 2.750 triliun. Anggaran ini termasuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk menangani pandemi dan program dukungan pada kesejahteraan keluarga termasuk program vaksinasi gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pemerintah juga melanjutkan pemberian bantuan sosial dan BLT. Di sisi supply, terus dilanjutkan pemberian insentif fiskal dan penyediaan pembiayaan untuk UMKM serta korporasi. Tujuannya untuk mendorong mengeliatnya dunia usaha kembali.

Memang idealnya perlunya implementasi kebijakan reformasi struktural melalui implementasi undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan kerja, juga perlunya diperkuat kemudahan investasi yang merupakan tugas Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority). Bila program-program ini berjalan efektif, target pertumbuhan ekonomi 5% bisa tercapai.

APBN 2021 secara keseluruhan berperan sebagai countercyclical terhadap kondisi perekonomian. Belanja perlindungan sosial cukup besar Rp 449,5 triliun, kesehatan Rp 254 triliun, pendidikan Rp 550 triliun, infrastruktur Rp 387,4 triliun, anggaran untuk program ketahanan pangan Rp 99 triliun. Sektor pariwisata juga dihidupkan kembali, dengan anggaran Rp 14,2 triliun, termasuk sektor teknologi informasi dan komunikasi (ICT) sebesar Rp 26 triliun.

APBN 2021 memberikan porsi khusus untuk program Penanggulangan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) sebesar Rp 627,9 triliun. Alokasi anggaran ini untuk kesehatan Rp 133,07 triliun, penyangga kemiskinan atau perlindungan sosial (perlinsos) untuk mendorong daya beli Rp 148,66 triliun.

Selanjutnya program prioritas Rp 141,36 triliun, salah satunya untuk penciptaan tenaga kerja di sektor-sektor yang mempunyai multiplier efek tinggi terhadap perekonomian. Anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi juga diberikan porsi sebanyak Rp 157,57 triliun, dan untuk program insentif usaha guna meningkatkan daya beli masyarakat digelontorkan dana sebesar Rp 47,27 triliun.

Pada akhirnya, masyarakat berharap program-program in berjalan efisien dan tepat sasaran, sehingga pemulihan ekonomi terwujud dan kesejahteraan meningkat. Jangan ada korupsi dan kebocoran anggaran 2021, karena ini tentu sangat menyakitkan.

Penulis : Ragimun

Peneliti Senior, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti