KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 176 daerah menerima penghargaan Swasti Saba Kabupaten Kota Sehat dan juga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 2023. Swasti Saba merupakan penghargaan setiap dua tahun sekali dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan kepada kabupaten/kota yang berhasil menyelenggarakan program 9 tatanan yang menjadi domain dalam program Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan ajang pengakuan terhadap keberhasilan daerah atas upaya percepatan perubahan perilaku masyarakat hidup sehat dengan tidak ada lagi praktik buang air besar sembarangan. “Pemberian penghargaan tahun ini juga berbeda-beda. Kami melakukan penilaian terhadap sembilan tatanan kabupaten/kota sehat,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Rabu (29/11). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan, urusan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah derah atau dikenal sebagai pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah.
Mengubah Perilaku Hidup Masyarakat, 176 Daerah Menerima Penghargaan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sebanyak 176 daerah menerima penghargaan Swasti Saba Kabupaten Kota Sehat dan juga Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 2023. Swasti Saba merupakan penghargaan setiap dua tahun sekali dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan kepada kabupaten/kota yang berhasil menyelenggarakan program 9 tatanan yang menjadi domain dalam program Kabupaten/Kota Sehat (KKS). Penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan ajang pengakuan terhadap keberhasilan daerah atas upaya percepatan perubahan perilaku masyarakat hidup sehat dengan tidak ada lagi praktik buang air besar sembarangan. “Pemberian penghargaan tahun ini juga berbeda-beda. Kami melakukan penilaian terhadap sembilan tatanan kabupaten/kota sehat,” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxi Rein Rondonuwu, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Rabu (29/11). Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menekankan, urusan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tapi juga pemerintah derah atau dikenal sebagai pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah.