JAKARTA. Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mendapatkan tambahan dua kementerian di bawah koordinasinya. Yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat (Pera) dan Kementerian Pertanian. Sebelumnya, dua kementerian itu berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian Sofyan Djalil sebelum digantikan Darmin Nasution.  

Dengan masuknya Kementerian PU-Pera dan Kementerian Pertanian, maka kementerian-kementerian yang berada di bawah Kemko Kemaritiman sebanyak enam kementerian. Empat kementerian yang selama ini di bawah koordinasi Kemko Kemaritiman adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata.

Perubahan ini dipercaya belum tentu efektif. Bahkan berpotensi mempersulit koordinasi. Sebab bidang kemaritiman dengan pertanian dan pekerjaan umum serta perumahan rakyat dinilai cukup jauh. 

Tidak Hanya Diskon, BCA Expo 2025 Turut Pamerkan Aktivitas Keberlanjutan

Rencana perubahan koordinasi kementerian ini diungkapkan sendiri oleh Rizal Ramli dengan sejumlah pimpinan media pekan lalu. Pergeseran ini juga telah diketahui kementerian yang akan pindah, yakni Kementerian PU-Pera. "Koordinasi kementerian koordinasi harus sesuai dengan bidangnya, jangan terlalu jauh," kata Dinna Wisnu, Direktur Pasca Sarjana Universitas Paramadina, Minggu (30/8).

Menurut Dianna, pemerintah harus menjelaskan alasan perubahan koordinasi Kementerian Pertanian dengan Kementerian PU-Pera. Apakah berkaitan dengan strategi pemerintah dalam pembangunan lima tahun ke depan. "Jika tugas kementerian berbeda dengan tujuan kemko di atasnya, koordinasinya nanti tidak akan efektif," kata Dianna.

Perubahan kementerian ini telah disampaikan langsung oleh Rizal Ramli kepada para menteri. "Saya ditelepon langsung oleh Pak Rizal bahwa koordinasi kementerian PU dengan beliau," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono, pekan lalu (26/8).

 Basuki pun menyatakan kesiapannya bila kementerian yang dipimpinnya dipindah koordinasinya dengan Kemko Kemaritiman. Meski demikian, Basuki masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) atas kebijakan tersebut sehingga ada payung hukum yang jelas. "Kami ikut saja, tapi ini belum ada Perpresnya," kata Basuki, pekan lalu (26/8).

Basuki bilang, perubahan koordinasi tersebut tidak akan mempengaruhi kinerja kementerian yang dipimpinnya. Terkait dengan bidang kerja yang ada di Kementerian PU-Pera, menurut Basuki hal tersebut juga dapat dikoordinasikan dengan baik di bawah Kemko Maritiman yang dipimpin oleh Rizal.

Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung  mengatakan rencana belum final karena belum diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. "Belum ada keputusan dari presiden mengenai perubahan menteri di menko maritim," kata Pramono, kepada KONTAN, pekan lalu.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News