KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperbarui ketentuan soal Badan Usaha Tetap (BUT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Pengutan Perekonomuan atau Omnibus Law Perpajakan. Dalam pokok pembahasan perubahan worldwide system menjadi territorial system mengatuk lebih lanjut penghasilan tertentu di luar negeri. Pertama, penghasilan tertentu dari luar negeri yakni dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Baca Juga: Pemerintah masih rumuskan substansi Omnibus Law sektor keuangan
Mengupas perlakuan BUT dalam omnibus law perpajakan
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memperbarui ketentuan soal Badan Usaha Tetap (BUT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Pengutan Perekonomuan atau Omnibus Law Perpajakan. Dalam pokok pembahasan perubahan worldwide system menjadi territorial system mengatuk lebih lanjut penghasilan tertentu di luar negeri. Pertama, penghasilan tertentu dari luar negeri yakni dari BUT di luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Baca Juga: Pemerintah masih rumuskan substansi Omnibus Law sektor keuangan