KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf Hasyim mendorong penguatan kemitraan antarlembaga untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Penguatan kerja sama ini dinilai penting untuk memperbaiki koordinasi operasional, pertukaran data, pengelolaan risiko, hingga efisiensi pengadaan berbagai kebutuhan layanan jemaah.

Irfan menekankan bahwa kemitraan strategis perlu menjadi bagian utama dari tata kelola penyelenggaraan haji global, bukan sekadar hubungan administratif atau transaksi komersial.

Menurut dia, kerja sama antara pemerintah dan berbagai lembaga perlu diperkuat untuk menyelaraskan standar pelayanan, meningkatkan koordinasi operasional, memfasilitasi pertukaran data, memperkuat pengelolaan risiko, serta membangun mekanisme respons yang lebih terintegrasi.

Baca Juga: Wajib Halal Berlaku 17 Oktober 2026, Pemerintah Perhatikan Kesiapan Pelaku Usaha

“Kita perlu memperkuat kemitraan antara pemerintah dan lembaga untuk menetapkan standar layanan, meningkatkan koordinasi operasional, memfasilitasi pertukaran data, memperkuat pengelolaan risiko, dan mengembangkan mekanisme respons yang lebih terintegrasi,” ujar Irfan dalam agenda SEF 2026 - The 8th International Hajj Fund Forum, Kamis (15/10/2026).

Selain koordinasi kelembagaan, Menhaj menyoroti pentingnya kemitraan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi jemaah. Kerja sama tersebut mencakup pengadaan penerbangan, akomodasi, katering, dan transportasi.

Ia menekankan bahwa pengadaan berbagai layanan tersebut perlu dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif, dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan serta efisiensi biaya.

Bagi Indonesia, kemitraan strategis juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat ekosistem haji, meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas akses terhadap peluang investasi berkualitas, serta menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, Irfan juiga menekankan pentingnya digitalisasi untuk mendukung kerja sama antarlembaga. Menurut dia, transformasi digital tidak cukup hanya mengubah proses manual menjadi aplikasi elektronik, tetapi harus mampu memperbaiki pengelolaan informasi, pengendalian risiko, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik.

Baca Juga: Pemerintah Andalkan Ekonomi Syariah untuk Kejar Pertumbuhan Ekonomi 6% pada 2027

“Keberhasilan digitalisasi harus diukur dari hasil nyata, seperti mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, mencegah penyimpangan, dan memperkuat kepercayaan publik,” katanya.

Ia menambahkan, transformasi digital membutuhkan sistem yang saling terhubung, data berkualitas, dan tata kelola yang jelas agar teknologi benar-benar dapat meningkatkan pelayanan serta melindungi jemaah.

Irfan juga mengingatkan bahwa penguatan kemitraan dan digitalisasi harus ditopang tata kelola kelembagaan yang kuat. Koordinasi yang efektif, menurut dia, tidak boleh mengaburkan tanggung jawab masing-masing pihak. Sebaliknya, pembagian peran harus jelas, mulai dari penetapan kebijakan, pelaksanaan program, pengelolaan dana, pengawasan, hingga pertanggungjawaban hasil.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News