JAKARTA. Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menolak dengan tegas adanya tuduhan mark up (penggelembungan) dalam rencana pembelian pesawat tempur Sukhoi tipe SU-30MK2. Menurut Purnomo, terdapat dua mekanisme yaitu internal dan juga eksternal dalam proses pembelian pesawat pabrikan Rusia ini. Tim internal yaitu High Level Committee (HLC) yang melakukan pengawasan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), yang diketuai oleh Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. Selain itu, untuk mekanisme internal juga terdapat tim konsultasi pencegahan penyimpangan pengadaan barang dan jasa (TKPPP). "Anggota TKPPP tidak hanya dari internal Kementerian Pertahanan, tapi juga dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga dari Lembaga Kebijakan Publik (LKP) yang menangani masalah-masalah ini," tutur Purnomo, seusai rapat dengan Komisi I DPR, Senin (19/3).Purnomo menyebut, untuk pengawasan secara eksternal, telah dibentuk mekanisme panitia kerja (Panja) alutsista antara HLC yang anggotanya juga berasal dari Kementerian Keuangan dengan Komisi I DPR. Karena itu, Purnomo menambahkan, dalam rangka pengawasan, akan diadakan pertemuan terbuka Panja alutsista antara Komisi I DPR dengan HLC pada 21 Maret mendatang. "Dua hari lagi akan ada penjelasan secara rinci seluruh rencana proses pembelian, proses kerjasama dan juga proses pembayaran yang akan dilakukan. Karena tidak sertamerta total dana yang akan dikeluarkan kemudian dibagi 6 buah pesawat yang akan dibeli," tandas Purnomo. Menurut Purnomo, terdapat beberapa item terkait dengan mesin pesawat yang akan dibeli sebagai tambahan alutsista Indonesia. Selain itu, perbedaan dana yang selama ini diperdebatkan adalah untuk pengiriman personil penerbang pesawat tempur yang akan melakukan uji coba kelayakan terbang pesawat tersebut. "Penerbang profesional kita harus latihan ke sana, untuk uji coba pesawat ini. Selain itu juga akan memberangkatkan teknisi untuk mempelajari. Itu semua ada biayanya, dan ditanggung oleh negara," paparnya.Karena itu, menurutnya, tudingan adanya penggelembungan dana alias mark up dalam proses pembelian pesawat tempur Sukhoi pabrikan Rusia ini sangat tidak beralasan. "Saya meminta kepada pihak-pihak yang melayangkan tudingan adanya korupsi dalam proses pembelian ini untuk datang dan mendengarkan secara langsung pemaparan panja alutsista dua hari mendatang. Semua transparan. Jadi jangan main tuduh," tegas Purnomo.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Menhan bantah ada mark up dalam pembelian Sukhoi
JAKARTA. Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menolak dengan tegas adanya tuduhan mark up (penggelembungan) dalam rencana pembelian pesawat tempur Sukhoi tipe SU-30MK2. Menurut Purnomo, terdapat dua mekanisme yaitu internal dan juga eksternal dalam proses pembelian pesawat pabrikan Rusia ini. Tim internal yaitu High Level Committee (HLC) yang melakukan pengawasan untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), yang diketuai oleh Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. Selain itu, untuk mekanisme internal juga terdapat tim konsultasi pencegahan penyimpangan pengadaan barang dan jasa (TKPPP). "Anggota TKPPP tidak hanya dari internal Kementerian Pertahanan, tapi juga dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga dari Lembaga Kebijakan Publik (LKP) yang menangani masalah-masalah ini," tutur Purnomo, seusai rapat dengan Komisi I DPR, Senin (19/3).Purnomo menyebut, untuk pengawasan secara eksternal, telah dibentuk mekanisme panitia kerja (Panja) alutsista antara HLC yang anggotanya juga berasal dari Kementerian Keuangan dengan Komisi I DPR. Karena itu, Purnomo menambahkan, dalam rangka pengawasan, akan diadakan pertemuan terbuka Panja alutsista antara Komisi I DPR dengan HLC pada 21 Maret mendatang. "Dua hari lagi akan ada penjelasan secara rinci seluruh rencana proses pembelian, proses kerjasama dan juga proses pembayaran yang akan dilakukan. Karena tidak sertamerta total dana yang akan dikeluarkan kemudian dibagi 6 buah pesawat yang akan dibeli," tandas Purnomo. Menurut Purnomo, terdapat beberapa item terkait dengan mesin pesawat yang akan dibeli sebagai tambahan alutsista Indonesia. Selain itu, perbedaan dana yang selama ini diperdebatkan adalah untuk pengiriman personil penerbang pesawat tempur yang akan melakukan uji coba kelayakan terbang pesawat tersebut. "Penerbang profesional kita harus latihan ke sana, untuk uji coba pesawat ini. Selain itu juga akan memberangkatkan teknisi untuk mempelajari. Itu semua ada biayanya, dan ditanggung oleh negara," paparnya.Karena itu, menurutnya, tudingan adanya penggelembungan dana alias mark up dalam proses pembelian pesawat tempur Sukhoi pabrikan Rusia ini sangat tidak beralasan. "Saya meminta kepada pihak-pihak yang melayangkan tudingan adanya korupsi dalam proses pembelian ini untuk datang dan mendengarkan secara langsung pemaparan panja alutsista dua hari mendatang. Semua transparan. Jadi jangan main tuduh," tegas Purnomo.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News