JAKARTA. Soal penangkapan oknum yang melakukan pungli di kantornya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah mengetahui adanya pungli di kantornya sejak 1,5 bulan yang lalu. Karena ingin melakukan penindakan secara cepat, dia melaporkan hal ini ke pihak kepolisian.

Hal ini diungkapkan Dewa Made Sastrawan, Staff Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Publik dan Huhungan Internasional di kantornya, Rabu (12/10).

"Pengawasan internal sudah dilakukan. Tapi penindakannya terbatas. Kalau pakai polisi kan bisa sampai tindakan penangkapan," tuturnya.

Selain itu, dia menjelaskan proses perizinan buku pelaut saja sebenarnya sudah menggunakan sistem online dan hanya dikenakan biaya Rp 100.000. Proses online sendiri memang baru diterapkan tahun lalu atau pada masa kepemimpinan Ignasius Jonan.

Namun Menhub Budi mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya pungli. "Berarti kan ada oknum yang bekerja di luar kewenangan," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia