JAKARTA. Pemerintah kebut proyek-proyek infrastruktur transportasi lebih cepat dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman pembangunan infrastruktur dan penataan aset (Badan Usaha Milik Negara). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, diharapkan semua proyek transportasi bisa dibangun lebih cepat. Khusus untuk kereta api (KA) Trans Sumatera, beberapa titik sudah selesai. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M Basuki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Jaksa Agung Republik Indonesia HM Prasetyo. Salah satu proyek infrastruktur transportasi di Medan adalah pembangunan jalan KA layang antara Medan - Bandar Khalipah. "Pembebasan lahan untuk jalan KA layang tersebut sudah selesai dan keretanya dapat beroperasi pada pertengahan tahun 2018," kata Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (5/4).
Menhub dorong infrastruktur transportasi dikebut
JAKARTA. Pemerintah kebut proyek-proyek infrastruktur transportasi lebih cepat dengan telah ditandatanganinya nota kesepahaman pembangunan infrastruktur dan penataan aset (Badan Usaha Milik Negara). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, diharapkan semua proyek transportasi bisa dibangun lebih cepat. Khusus untuk kereta api (KA) Trans Sumatera, beberapa titik sudah selesai. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M Soemarno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat M Basuki Hadimoeljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Jaksa Agung Republik Indonesia HM Prasetyo. Salah satu proyek infrastruktur transportasi di Medan adalah pembangunan jalan KA layang antara Medan - Bandar Khalipah. "Pembebasan lahan untuk jalan KA layang tersebut sudah selesai dan keretanya dapat beroperasi pada pertengahan tahun 2018," kata Budi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (5/4).