KONTAN.CO.ID - Menteri Perhubungan (Menhub) RI Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa kewajiban pembelian 50 unit pesawat Boeing dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Komitmen tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang diteken pada 19 Februari 2026. Pembelian Sepenuhnya Dikendalikan Garuda
Dudy menegaskan bahwa seluruh rencana maupun perkembangan pembelian 50 pesawat berada di bawah kendali manajemen Garuda Indonesia. "Iya (Garuda Indonesia semua, tidak ada maskapai lain). Aku nggak membeli pesawatnya, mesti tanya ke Garuda Indonesia," ujarnya saat ditemui di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (24/2/2026). Artinya, keputusan teknis maupun strategi pengadaan armada sepenuhnya menjadi kewenangan maskapai pelat merah tersebut. Untuk Regenerasi Boeing 737-800 Pengamat Penerbangan Alvin Lie menilai, komitmen pembelian 50 pesawat Boeing ini kemungkinan besar ditujukan untuk regenerasi armada Boeing 737-800 milik Garuda Indonesia yang sudah memasuki usia tua. "Benar, tidak signifikan. Tanpa perjanjian ini pun Garuda Indonesia sudah waktunya untuk peremajaan," ujarnya saat dihubungi, Minggu (22/2/2026).
Baca Juga: Mulai Hari Ini Tiket Kereta Ekonomi Kerakyatan Sudah Bisa Dipesan, Berapa Harganya? Menurut Alvin, dampak pembelian ini terhadap iklim bisnis dan peta persaingan industri penerbangan nasional tidak akan signifikan, karena sifatnya lebih kepada pembaruan armada. Pengiriman Baru Dimulai 3–4 Tahun Lagi Alvin memperkirakan realisasi pengiriman pesawat tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Jika seluruh proses berjalan lancar, delivery kemungkinan baru dimulai dalam 3 hingga 4 tahun mendatang. Sisanya akan dipenuhi secara bertahap, kecuali jika Garuda membeli atau mengambil alih pesanan pihak lain yang sudah lebih dulu masuk daftar antrean. Saat ini, Boeing juga masih menghadapi backlog atau antrean pesanan global, sehingga waktu tunggu pengiriman dinilai relatif panjang. Tantangan Pendanaan Masih Membayangi Di sisi lain, Alvin menyoroti tantangan pendanaan yang masih dihadapi Garuda Indonesia. Ia mempertanyakan sumber pembiayaan untuk program peremajaan armada, mengingat perusahaan masih menghadapi keterbatasan dana bahkan untuk kebutuhan perawatan dan overhaul mesin pesawat. "Ada dari mana sumber pendanaan untuk peremajaan itu? Sedangkan untuk perawatan dan peremajaan mesin pesawat saja Garuda masih kesulitan pendanaan. Mungkin dengan perjanjian ini pemerintah akan suntik dana lagi," ungkap Alvin.
Tonton: Prabowo Dikawal Jet Tempur F 16 Yordania, Disambut Putra Mahkota di Amman Dengan adanya kesepakatan dagang RI-AS ini, perhatian kini tertuju pada skema pendanaan serta dampaknya terhadap kondisi keuangan Garuda Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
