KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan diperpanjang hingga Surabaya tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Pemerintah mendorong keterlibatan pihak swasta dengan berbagai skema creative financing untuk membiayai proyek infrastruktur ini.  

"Kita membuka kemungkinan pihak swasta, karena sekali lagi yang tidak membebani anggaran. Jadi creative financing kita sangat terbuka apa pun bentuknya, tapi dengan catatan tidak membebani APBN kita," ujar Dudy kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/3).

Berobat Tanpa Cemas, Warga Puncak Jaya Puji Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura

Baca Juga: Bandung-Surabaya Cuma 3 Jam, Ini Tiga Alternatif Jalur Perpanjangan Whoosh

Dudy menjelaskan bahwa pemerintah saat ini lebih memprioritaskan APBN untuk program-program yang dianggap lebih mendesak bagi masyarakat, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis. 

Ia menegaskan bahwa pembangunan sarana transportasi sebaiknya tidak membebani anggaran negara dengan memberikan peluang lebih luas bagi swasta untuk berinvestasi.  

"APBN tahun ini fokus pada kegiatan-kegiatan yang lebih utama untuk kepentingan masa depan bangsa kita, seperti Makan Bergizi Gratis. Mungkin ada yang tidak setuju, tapi dari saya pribadi bahwa menyiapkan generasi muda itu lebih penting," tegas Dudy.  

Sementara itu, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, mengungkapkan saat ini terdapat dua kajian yang berjalan secara paralel. Kajian pertama adalah kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menuju Surabaya oleh operator, sementara kajian kedua adalah proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya yang sebelumnya pernah dikaji oleh investor Jepang.  

Baca Juga: Skema Baru Kartu Berlangganan Whoosh 2025 dan Manfaatnya, Pilihan Rute yang Variatif

Risal juga menjelaskan bahwa terdapat dua skema kerja sama yang dipertimbangkan dalam proyek ini, yaitu investasi penuh dari swasta dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited.

"Kalau nanti yang full investasi, itu bisa penugasan atau penunjukan langsung, tapi kalau berbicara KPBU unsolicited, kita akan menunjuk mereka sebagai pemrakarsa, dan itu akan dilelang," tutup Risal.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News