KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengklaim sulitnya penurunan harga tiket pesawat dalam negeri salah satunya karena monopoli avtur. 

Budi pun mengatakan seharusnya hal ini menjadi kewenangan BPH Migas untuk mengatur syarat hingga pegendalian harga avtur agar tidak dimonopoli oleh satu operator saja. 

"Masa iya, syarat jadi operator avtur harus berpengalaman internasional. Penerbangan di negara sendiri kok pakai pengalaman internasional," kata Budi di kantornya, Selasa (1/10). 

Pihaknya sudah melaporkan hal ini kepada Menteri Koordintor Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Namun, permintaannya tak kunjung diaminkan oleh BPH Migas. 

Budi mengatakan, saat ini harga avtur dalam negeri relatif lebih tinggi dari harga di luar negeri. Ada perbedaan yang lebar terkait bisnis avtur di luar dengan di Indonesia. 

Baca Juga: Soal Dugaan Monopoli Avtur, Ini Respon Pertamina Patra Niaga

Menurutnya, harga avtur di luar negeri jauh lebih rendah lantaran dipasok oleh beberapa operator avtur. Sementara di Indonesia hanya dikuasi oleh satu operator saja, yakni PT Pertamina. 

Untuk itu, pihaknya mendorong pemangku kepentingan untuk membuka bidang usaha operator di dalam negeri. Sehingga harga avtur dapat lebih bersaing. 

"Karena kalau satu provider itu memang bisa membuat harga atau monopoli," ujar Budi. 

Selain Avtur, menurutnya tingginya harga tiket pesawat juga didorong oleh pajak yang dikenakan pada suku cadang pesawat. Kondisi ini berbeda dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang tak dikenakan pajak perawatan suku cadang. 

Budi mengatakan usulan pembebasan pajak suku cadang ini sudah diusulkan di Kementerian Keuangan. Pihaknya juga mengatakan rencana ini sudah hampir disetujui. 

"Jika dua hal ini selesai (monopoli avtur dan pajak suku cadang), harga tiket pesawat turun 10%," tandasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Putri Werdiningsih