JAKARTA. Terkait dengan rencana penyatuan BUMN kehutanan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya menyerahkan restrukturisasi Perhutani dan Inhutani kepada Kementerian BUMN. Ia menyetujui rencana tersebut lantaran kondisi keduanya, terutama Inhutani, memang tak bagus. “Kalau Perhutani masih bagus, tapi fokus di Jawa. Tapi Inhutani ini sudah bleeding, SDM-nya sudah sedikit, dan gaji pegawainya malah ada yang belum dibayar,” tandas Menhut. Soal bentuk BUMN kehutanan nantinya, ia berharap Kemeneg BUMN bakal bisa memutuskan hal itu. “Apa mau di-merger atau bagaimana. Tapi, intinya kami setuju kalau dilakukan restrukturisasi,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Zulkifli menyampaikan kepada Dirut Perhutani agar mendukung proses pembenahan itu. Pasalnya, berbagai peluang seperti pemanfaatan dana REDD Plus yang dijanjikan Norwegia bisa digunakan oleh Perhutani. “Nanti kita kasih HTI. Masak orang lain bisa dikasih HTI, BUMN enggak boleh dikasih,” katanya kepada Dirut Perhutani, Upik Rosalina Wasrin. Menanggapi hal itu, Upik Rosalina Wasrin menyerahkan segala keputusan kepada pemerintah. “Kami siap menjalankan apa pun keputusan pemerintah,” tukasnya pendek.
Menhut: Kami Setuju Dilakukan Restrukturisasi
JAKARTA. Terkait dengan rencana penyatuan BUMN kehutanan, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyatakan pihaknya menyerahkan restrukturisasi Perhutani dan Inhutani kepada Kementerian BUMN. Ia menyetujui rencana tersebut lantaran kondisi keduanya, terutama Inhutani, memang tak bagus. “Kalau Perhutani masih bagus, tapi fokus di Jawa. Tapi Inhutani ini sudah bleeding, SDM-nya sudah sedikit, dan gaji pegawainya malah ada yang belum dibayar,” tandas Menhut. Soal bentuk BUMN kehutanan nantinya, ia berharap Kemeneg BUMN bakal bisa memutuskan hal itu. “Apa mau di-merger atau bagaimana. Tapi, intinya kami setuju kalau dilakukan restrukturisasi,” ujarnya. Dalam kesempatan itu, Zulkifli menyampaikan kepada Dirut Perhutani agar mendukung proses pembenahan itu. Pasalnya, berbagai peluang seperti pemanfaatan dana REDD Plus yang dijanjikan Norwegia bisa digunakan oleh Perhutani. “Nanti kita kasih HTI. Masak orang lain bisa dikasih HTI, BUMN enggak boleh dikasih,” katanya kepada Dirut Perhutani, Upik Rosalina Wasrin. Menanggapi hal itu, Upik Rosalina Wasrin menyerahkan segala keputusan kepada pemerintah. “Kami siap menjalankan apa pun keputusan pemerintah,” tukasnya pendek.