KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pertanian (Kementan) telah membentuk Tim Percepatan Penyediaan Daging, Susu, dan Telur berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 266 Tahun 2024. Adapun arah kebijakan dari target pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2024, yaitu menetapkan penyediaan protein hewan dengan target produksi daging sebanyak 4,71 juta ton terdiri dari daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging domba, dan daging lainnya. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berjanji akan mengupayakan percepatan penyediaan daging dan susu nasional, dengan melibatkan pelaku usaha di bidang peternakan, khususnya peternak sapi, kambing, dan domba.
Baca Juga: Mendorong Pemerintah Membangun Pabrik Susu Rakyat "Rencana besar kita adalah makan bergizi. Saatnya kita bergandengan tangan, bersinergi, berkolaborasi untuk dapat menggunakan momentum emas dengan memenuhi program presiden terpilih," katanya dikutip KONTAN, Jumat (5/7/2024). Yang terang, rencana program makan siang dan minum susu gratis yang diinisiasi oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi dan kualitas hidup generasi mendatang, meningkatkan kesehatan anak dan menggerakkan ekonomi nasional ini pasti bersumber dari sub sektor peternakan dan sub sektor pertanian. Dari sub sektor peternakan, dibutuhkan susu segar 1,18 juta ton untuk 24 juta siswa yang diperoleh dari sekitar 300.000 sapi. Saat ini, sudah ada komitmen 45 perusahaan dan koperasi yang akan mengimpor 1,01 juta ekor sapi perah. Kementan memahami, peran pelaku usaha sangat dibutuhkan dalam penyediaan daging dan susu, meliputi regulasi/legalitas (perizinan), sumber benih dan bibit, kemudahan lahan, insentif pembiayaan, sarana prasarana logistik, dan pendampingan.
Baca Juga: Kemenperin Apresiasi Industri Olahan Susu Kucurkan Investasi Rp 3,8 Triliun Sebab itu, pemerintah bakal menyiapkan regulasi yang dibutuhkan, mempermudah legalitas, sehingga pelaku usaha bisa berproduksi dan menguntungkan. Tak cuma itu, Kementan bakal mengembangkan sebuah kawasan terintegrasi untuk menciptakan sistem produksi yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Khudori, Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengingatkan, dalam percepatan produksi daging dan susu untuk mencapai swasembada tersebut harus dipikirkan skema kerjasama yang melibatkan banyak stakholder di dalamnya, terutama peternak rakyat. "Jangan sampai peternak rakyat cuma jadi penonton saja, karena produksi daging maupun sapi ujungnya dikelola oleh perusahaan besar," tandasnya saat berbincang dengan KONTAN. Menurut Khudori, pelibatan peternak rakyat dalam program MBG yang merupakan janji politik presiden terpolih dalam Pilpres 2024 sangat penting demi menunjang keberhasilan swasembada daging dan susu.
Baca Juga: Frisian Flag Bangun Pabrik Baru Senilai Rp 3,8 Triliun "Kebutuhan susu untuk program MBG ini sangat besar tentunya peternak susu perah harus dilibatkan dalam produksi," terang dia. Sebab itu, skema kerjasama, pasokan bibit, perizinan usaha, hingga pembiayaan harus jelas dan berpihak kepada peternak rakyat. Selama ini, peternak sapi perah tidak banyak menikmati hasilnya karena tergantung pada industri pengolah susu (IPS) yang didominasi perusahaan besar. "Artinya, harga susu segar ini sangat ditentukan oleh industri pengolah susu," ungkap Khudori. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto