KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pergerakan yield SBN diperkirakan tidak hanya dipengaruhi oleh rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) melakukan buyback obligasi US Treasury tenor panjang. Namun juga oleh faktor-faktor domestik seperti jalannya kebijakan fiskal oleh pemerintah. 

Peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky menilai langkah yang dilakukan pemerintah AS bisa berdampak pada pergerakan SBN. Meski sejauh ini belum terlihat dampaknya. 

“Kinerja SBN selanjutnya akan ditentukan beberapa faktor, utamanya adalah kondisi postur fiskal kita apakah produktif atau tidak,” ucap Riefky kepada Kontan, Rabu (9/9/2026). 

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede melihat buyback obligasi US Treasury untuk memperbaiki likuiditas pasar dan meredam tekanan pada biaya pinjaman jangka panjang. Kebijakan tersebut bukan pelonggaran moneter oleh Bank Sentral AS dan bukan pula pengurangan permanen jumlah utang AS. Dampaknya terutama mengurangi tekanan likuiditas dan premi pada obligasi lama, sementara sumber tekanan mendasar terhadap imbal hasil tetap ada.  

Baca Juga: AS Berencana Buyback Obligasi, Bagaimana Dampaknya ke Yield SBN?

Meski begitu, Josua melihat bagi Indonesia, pengaruh langkah pemerintah AS tetap positif. Jika imbal hasil obligasi AS turun, selisih imbal hasil SBN menjadi lebih menarik dan tekanan terhadap dolar dapat mereda, sehingga investor asing mempunyai insentif lebih besar masuk ke SBN.

“Pembelian kembali obligasi AS sebagai penahan kenaikan imbal hasil SBN, bukan katalis yang sendirian mampu membawa SBN 10 tahun turun secara permanen ke bawah 7%,” terang Josua. 

Josua menjelaskan bahwa kinerja SBN selanjutnya akan dipengaruhi oleh lima kelompok sentimen dan faktor eksternal masih akan sangat dominan. Pertama adalah arah imbal hasil obligasi AS dan kebijakan Bank Sentral AS. Josua masih memperkirakan suku bunga AS berada di 3,75% hingga akhir 2026, sementara BI-Rate bertahan di 5,75%. BI sendiri menilai kenaikan BI-Rate kumulatif 100 basis poin pada Mei–Juni sudah mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga AS 25 basis poin pada akhir tahun. 

Kedua adalah harga minyak dan perkembangan Timur Tengah. Kenaikan minyak dapat sekaligus memperburuk inflasi, transaksi berjalan, fiskal, rupiah, dan akhirnya SBN. Risiko ini penting karena defisit transaksi berjalan Indonesia pada triwulan II sudah melebar menjadi 3,34% PDB, tertinggi sejak akhir 2018, terutama akibat menyusutnya surplus perdagangan barang dan membengkaknya defisit migas.

Baca Juga: Inflasi AS Melandai, SBN Rupiah Berpotensi Kembali Diminati Investor

Ketiga adalah rupiah dan arus modal asing. Keempat adalah kondisi fiskal dan pasokan SBN. Pasar mulai melihat ke 2027, ketika kebutuhan penerbitan bruto SBN diperkirakan sekitar Rp 1.495 triliun, dengan sekitar Rp 715 triliun SBN jatuh tempo. 

Kelima adalah peringkat utang, disiplin RAPBN 2027, inflasi domestik, serta kebijakan pembelian SBN oleh BI. Kombinasi ini yang akan menentukan apakah penurunan imbal hasil menjadi kecenderungan yang berkelanjutan atau hanya kenaikan harga sementara.

Ke depan, jika imbal hasil obligasi AS tenor 10 tahun turun konsisten ke bawah 4,5%, Bank Sentral AS tidak menaikkan suku bunga, harga minyak turun, rupiah menguat dan arus asing ke SBN membesar, Josua memperkirakan yield SBN tenor 10 tahun berkisar 6,95% – 7,15% pada akhir tahun 2026.

Seperti diketahui, kebijakan buyback US Treasury tersebut akan berlaku mulai 9 September hingga 4 November 2026, mencakup sektor Treasury tenor 10-20 tahun dan 20-30 tahun. 

Rencananya, nilai buyback surat utang Treasury tenor 10 tahun hingga 30 tahun menjadi sedikitnya US$ 4 miliar per operasi.

Baca Juga: Danantara Mulai Pasarkan Obligasi Dolar AS, Tawarkan Yield Hingga 6,3%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News