KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menilai kesiapan Indonesia dalam mengembangkan energi nuklir tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga transparansi, komunikasi publik, dan mitigasi risiko. Founder sekaligus Dewan Pembina PYC Purnomo Yusgiantoro menegaskan, pengembangan energi nuklir harus dilihat secara komprehensif. Ia menyebut, isu nuklir bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi juga menyangkut tata kelola, komunikasi, serta kesiapan menghadapi risiko.
Baca Juga: Perluasan 5G Jadi Fokus Pemerintah, Infrastruktur Fiber Optik Dinilai Krusial "Pengembangan energi nuklir tidak hanya merupakan persoalan teknologi, tetapi juga kesiapan tata kelola, komunikasi publik, dan mitigasi risiko," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (29/4/2026). Senada, Ketua Umum PYC Filda C. Yusgiantoro menekankan pentingnya kebijakan energi yang berbasis kajian inklusif dan transparan guna memperkuat ketahanan energi jangka panjang. Dari sisi strategis, anggota Dewan Pertahanan Nasional, Yayat Ruyat, menilai energi nuklir memiliki nilai geopolitik dan geoekonomi yang besar. Namun, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) juga harus diposisikan sebagai objek vital strategis dalam kerangka pertahanan nasional. Sementara itu, perwakilan PT PLN (Persero), Didik Fauzi Dakhlan, menyoroti pentingnya kesiapan sistem kelistrikan nasional. Menurutnya, integrasi jaringan menjadi krusial agar PLTN dapat berfungsi optimal sebagai sumber listrik baseload yang stabil dan rendah emisi. Dari sisi riset, Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Dewan Riset Nasional melalui Djarot Sulistio Wisnubroto menilai tantangan utama justru berada pada aspek sosial.
Baca Juga: JLL Pertahankan Peringkat Satu sebagai Penasihat Investasi Properti Tahun 2025 Ia menekankan pentingnya penerimaan publik atau
social licence to operate (SLO), yang harus dibangun melalui komunikasi yang konsisten, transparan, dan berbasis bukti. Selain itu, mitigasi risiko harus mempertimbangkan kondisi Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire dengan standar keselamatan tinggi. "Selain itu, mitigasi risiko harus mempertimbangkan kondisi Indonesia sebagai wilayah
Ring of Firedengan standar keselamatan tinggi dan mekanisme verifikasi independen," ujarnya. Dari perspektif sosial, Netty Herawati menilai tantangan terbesar pengembangan energi nuklir adalah membangun kepercayaan masyarakat. Menurutnya, kesenjangan antara kesiapan teknis dan sosial perlu dijembatani melalui komunikasi yang partisipatif dan berkelanjutan, terutama di tingkat akar rumput. "Kesenjangan antara kesiapan teknis dan kesiapan sosial perlu dijembatani melalui komunikasi yang kredibel, partisipatif, dan berkelanjutan, khususnya di tingkat akar rumput," sambungnya.
Baca Juga: Dampak Lonjakan Harga dan Kelangkaan Sulfur: Smelter Cemas, HPAL Pangkas Produksi Forum ini merumuskan sejumlah catatan penting. Pertama, transparansi menjadi fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik melalui data keselamatan yang dapat diverifikasi secara independen.
Kedua, strategi komunikasi diperlukan untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat, termasuk fenomena
Not-In-My-Backyard (NIMBY). Ketiga, mitigasi risiko harus diperkuat dengan mempertimbangkan kondisi geologis Indonesia yang kompleks. Keempat, penerimaan publik dinilai sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi energi nuklir di Indonesia. Dengan demikian, pengembangan energi nuklir di Indonesia dinilai tidak hanya soal kesiapan teknologi, tetapi juga kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News