KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu menargetkan porsi penyaluran kredit perbankan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menembus angka 30% hingga tahun 2024. Sementara pada akhir tahun lalu, porsi penyaluran tersebut baru menyentuh angka 21%.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebutkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan atas pinjaman sampai dengan Rp 100 juta kurang berjalan, dikarenakan perbankan masih meminta jaminan sebagai syarat.

Teten juga menyayangkan piloting KUR klaster yang digagasnya dengan nilai pinjaman hingga Rp 500 juta per pelaku usaha, kurang mendapat respon dari perbankan. Padahal pelaku usaha itu, kata Teten, merupakan UMKM yang sudah terhubung ke rantai pasok usaha besar atau BUMN.

Baca Juga: Proporsi Kredit UMKM Bank BRI Tembus 84,74% pada Desember 2022

Teten bilang, dari Rp 373 triliun alokasi dana KUR tahun 2022, baru Rp 4,9 triliun yang tersalur bagi KUR klaster. Dia pun membandingkan dengan Vietnam yang angkanya sudah mencapai sekitar 24,6%.

Dalam setiap forum evaluasi KUR, Teten selalu mengingatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar meminta Bank penyalur KUR menggunakan kredit scoring dalam menyalurkan kreditnya, bukan lagi pakai agunan.

Lantas bagaimana skema penyaluran KUR oleh perbankan di Tanah Air selama ini?

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menyatakan bahwa proporsi kredit UMKM dibandingkan total kredit perseroan terus meningkat. Disebutkan bahwa nilainya mencapai 84,74% pada akhir tahun 2022.

“Angka ini jauh di atas rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) dalam sektor pembiayaan inklusif dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sebesar 30%,” ujar corporate secretary BRI, Aestika Oryza Gunarto kepada Kontan.co.id, Rabu (1/3).

Dia mengungkapkan bahwa pemrosesan kredit mikro BRI sudah dilakukan secara digital melalui aplikasi BRISPOT.

Dikatakannya, untuk implementasi kredit scoring akan terus dikembangkan sehingga memudahkan tenaga pemasar mikro (mantri) dalam melakukan asesmen kelayakan usaha nasabah.

“Kredit mikro BRI saat ini porsinya mencapai 48,40% dari total penyaluran kredit BRI secara keseluruhan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Aestika menyatakan bahwa dalam melakukan ekspansi bisnis pihaknya selalu melakukan dengan selektif dan prinsip kehati-hatian atau prudential banking.

“Tercermin dari rasio NPL (non performing loan), di mana hingga akhir Desember 2022 NPL BRI (konsolidasian) tercatat sebesar 2,67%. Dampaknya, credit cost BRI tercatat membaik, dari semula 3,78% pada akhir Desember 2021 menjadi 2,55% pada akhir Desember 2022,” tandasnya.

Baca Juga: Kemenkop UKM Targetkan 30 Juta Pelaku UKM Go Digital di 2024

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengatakan dalam rangka mendorong pemulihan perekonomian nasional, saat ini perseroan telah berkomitmen untuk menyalurkan KUR sebesar Rp 1 triliun.

“Per Desember 2022, BCA mencatatkan realisasi penyaluran KUR sebesar Rp 483 miliar, meningkat lebih dari 134% year on year (YoY),” ujar EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA, Hera F. Haryn kepada Kontan.co.id, Selasa (28/2).

Hera menyebutkan, dalam mendukung arahan dan kebijakan pemerintah, mayoritas KUR perseroan disalurkan untuk sektor produksi.

“Untuk KUR dengan nilai di bawah Rp 100 juta, pengajuannya dapat dilakukan tanpa agunan. Sementara itu, credit scoring senantiasa diterapkan mengacu pada peraturan dan prosedur yang berlaku,” terangnya.

Dikatakan Hera, seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi nasional yang positif, pihaknya optimis menjaga pertumbuhan kredit yang berkualitas, dan melangkah secara pruden di tahun 2023.

Ke depan, lanjut dia, BCA akan mengoptimalkan channel penyaluran di bank, digitalisasi serta optimalisasi rantai pasok buyer atau mitra.

“BCA terus mengembangkan infrastruktur penyaluran KUR dengan adanya webform pengajuan KUR, end to end pengolahan KUR Tanpa Agunan via platform digital dan otomasi beberapa laporan serta data untuk internal dan eksternal,” pungkasnya.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menyatakan dalam mendorong penyaluran kredit UMKM, perseroan memiliki berbagai strategi yang terus diterapkan secara ekspansif dalam beberapa waktu terakhir. Di antaranya pemetaan atau segmentasi pasar calon debitur khususnya pelaku UMKM

“Termasuk melakukan pemetaan risiko dengan memeriksa profil usaha, kemampuan bisnis, dan kondisi keuangan calon debitur,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha kepada KONTAN.

Rudi menjelaskan, dalam melakukan pemetaan tersebut pihaknya juga menerapkan kredit scoring yang mengacu pada risk appetite perseroan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kredit yang mungkin timbul di kemudian hari.

“Tak hanya itu, Bank Mandiri juga mengadakan program pelatihan dan pendampingan untuk membantu usaha rakyat meningkatkan literasi keuangan. Hal ini dilakukan agar usaha rakyat dapat memahami pentingnya manajemen keuangan yang baik dan dapat mengelola keuangan usaha dengan lebih baik,” jelasnya.

Baca Juga: Begini Strategi Bank Mandiri Dorong Penyaluran Kredit UMKM di 2023

Bank Mandiri, kata dia, terus meningkatkan akses layanan keuangan bagi usaha rakyat. Hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan keberadaan jaringan Cabang dan Mandiri Agent, menyediakan layanan digital, dan kerja sama dengan nasabah/debitur wholesale untuk menyalurkan KUR kepada mitra binaan atau value chain nya.

Lebih lanjut, Rudi menambahkan tahun 2023 merupakan tahun yang optimis untuk sektor UMKM. Pasalnya, pencabutan kebijakan PPKM diharapkan dapat mendorong perekonomian melalui meningkatnya mobilitas masyarakat yang akhirnya dapat memberikan pengaruh positif pada sektor UMKM.

"Kami juga melihat peluang terkait kredit UMKM secara digital akan semakin besar di tahun 2023. Selaras dengan rencana pemerintah melalui UMKM Go Digital, Bank Mandiri dan penyedia jasa keuangan lain semakin giat melakukan perbaikan proses bisnis internal untuk menggarap peluang," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .