JAKARTA. Usai pemilihan legislatif 9 April 2014 lalu muncul tiga poros kekuatan politik meski baru berdasarkan hitung cepat.

Poros pertama yang digawangi PDI Perjuangan dengan kandidat presidennya, Joko Widodo, kemudian partai Golkar dengan Aburizal Bakrie sebagai capresnya dan terakhir partai Gerindra dengan Prabowo Subianto jadi kandidat kuat orang nomor satu di Indonesia.

Tiga capres tersebut dipastikan akan bertarung di Pilpres 9 Juli 2014 jika tidak ada perubahan keputusan dari masing-masing partai politik. Akan tetapi, dari kesemuanya itu, hal menarik adalah menimbang-nimbang kandidat Wakil Presiden.

Sebab, posisi calon wakil presiden ini dipercaya bisa menjadi salah satu faktor pengubah peta koalisi.

"Kandidat cawapres kali ini bisa menjadi faktor pengubah peta koalisi," ujar Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Gun Gun Heryanto kepada Tribunnews.com, Jumat(11/4/2014).

Yang dimaksud cawapres bisa menjadi pengubah peta koalisi kata Gun Gun karena kemenangan PDIP yang tipis dan memunculkan tidak adanya partai dominan, mengakibatkan modalnya masih berbasis demokrasi konsensus.

"Skema koalisi akan sangat ditentukan oleh pilihan capres atau cawapres mereka," ujar Gun Gun.

Gun Gun mencontohkan PDIP jika mereka mau koalisi dengan Nasdem dan PKB, tentu cawapres mereka akan sangat ditentukan oleh bargaining position di antara ketiga partai tersebut.

Hal sama juga terjadi di poros kekuatan Gerindra dan juga Golkar. Gerindra, skema koalisinya kata Gun Gun kemungkinan dengan PKS dan PPP. Dan semuanya akan ditentukan oleh faktor posisi tawar antara ketiga partai tersebut.

Golkar juga lanjut Gun Gun sepertinya lebih berpotensi merapat dengan Demokrat, dan PAN.

Gun-Gun pun menyebut beberapa nama kandidat potensial wakil presiden. Di antaranya ada nama JK, Mahfud, Akbar Tanjung, Hidayat Nur Wahid dan Hary Tanoesoedibjo dimana nama terakhir kata Gun Gun dianggap lebih layak ketimbang duetnya di partai Hanura, Wiranto.

"Ditambah lagi dari pemenang konvensi partai Demokrat," kata Gun-Gun.

Seperti diketahui sebelumnya, proses-proses komunikasi politik banyak partai politik usai pemilihan legislatif terus bergerak dinamis.

Terakhir, mantan wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan pertemuan dengan Ketua Umum partai NasDem Surya Paloh. Diduga pertemuan keduanya terkait wacana duet Jokowi-JK. (Willy Widianto)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan