KONTAN.CO.ID – JAKARTA.
Bank-bank dalam kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 1 saat ini masih menanti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan resmi tentang penghapusan KBMI I. Sebagian telah mengambil ancang-ancang untuk naik kelas ke KBMI II, tetapi bank-bank yang modal intinya masih jauh di bawah Rp 6 triliun nampaknya perlu menyusun siasat yang lebih konkret. Pada Oktober 2025 lalu, OJK mengeluarkan imbauan kepada bank-bank KBMI 1 untuk mengevaluasi kinerja bisnis, permodalan, kualitas aset, tata kelola, model bisnis, serta prospek jangka panjang, termasuk mengidentifikasi opsi penguatan modal dan peluang konsolidasi. Itu menyusul wacana penghapusan KBMI I. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Erdiana Rae menjelaskan, pengelompokan bank selama ini memang didasarkan pada modal inti. Namun, ia mengimbau bank-bank yang ingin naik kelas untuk tidak hanya memenuhi kecukupan modal, tetapi juga menunjukkan kesiapan digital dan manajemen risiko yang memadai.
Baca Juga: Allianz Syariah Gandeng BTPN Syariah Luncurkan Asuransi Jiwa Guardia RENCANA Syariah Saat ini, Dian bilang penguatan fundamental dan konsolidasi bank-bank KBMI I bersifat imbauan. “Arah kebijakan ini bukan konsolidasi yang tergesa-gesa, melainkan proses penguatan bertahap dan terukur,” ujar Dian, Kamis (22/1/2026). Berdasarkan pantauan Kontan, terdapat 32 bank dalam KBMI I. Jika mengacu laporan keuangan kuartal III-2025, total modal inti dari seluruh bank KBMI I mencapai Rp 114,40 triliun. Jika seluruh bank dalam kelompok ini tak mengambil opsi konsolidasi untuk memenuhi syarat modal inti minimum KBMI II sebesar Rp 6 triliun, artinya total modal inti tambahan yang diperlukan mencapai Rp 77,60 triliun.
Advisor Banking & Finance Development Center Moch Amin Nurdin menyebut, bank-bank dengan modal inti di bawah Rp 4 triliun bakal membutuhkan waktu lama untuk meningkatkan aset. Apalagi, jika tren pertumbuhan laba bank cenderung lambat. Begitu tenggat waktu peresmian aturan mendekat, bank tak memiliki opsi selain konsolidasi. Menurut Amin, ada sejumlah skenario yang bisa ditempuh bank, yakni mencari partner strategis dalam konsep akuisisi, merger dengan bank lain yang sesuai persetujuan pemegang saham, atau menjaring dana dari skema IPO. Senior VIce President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan juga mengatakan hal yang sama. Hanya saja, ia menilai langkah nyata bank baru bakal bisa dilihat begitu OJK memberikan linimasa (timeline) yang pasti.
Ragam Persiapan Bank
Dari 32 bank dalam daftar, ada tiga bank yang modal intinya sudah mendekati Rp 6 triliun. Yakni PT Bank IBK Indonesia Tbk (AGRS), PT Bank Mestika Dharma Tbk (BBMD), dan PT Bank Resona Perdania, masing-masing dengan modal inti sebesar Rp 5,67 triliun, Rp 5,29 triliun, dan Rp 5,22 triliun. Menambal kebutuhan modal inti Rp 6 triliun barangkali bukan soal sulit bagi bank-bank ini. Hanya saja, upaya organik tetap memerlukan waktu yang tak sedikit bagi mereka. Ambil contoh IBK Indonesia, Direktur Utama Bank IBK Indonesia Oh In Taek mengaku pihaknya bakal melakukan penambahan modal secara organik dengan target modal inti mencapai Rp 6 triliun paling cepat pada 2027. “Dengan estimasi laba 2025 sebesar Rp 210 miliar dan proyeksi laba 2026 sesuai RBB (rencana bisnis bank) sebesar Rp 210 miliar, harapannya penambahan modal akan terpenuhi Rp 6 triliun setelah tahun 2026,” kata Oh. Sejauh ini, Oh bilang pihaknya masih menunggu aturan resmi regulator. Setelah ketentuan terkait resmi terbit, ia memastikan IBK Indonesia bakal menyesuaikan diri dan menyiapkan timeline konkret untuk proses naik kelas ke KBMI II. Senada, Presiden Direktur Bank Mestika Dharma Achmad S. Kartasasmita optimistis pihaknya bisa memenuhi persyaratan modal inti minimum Rp 6 triliun secara organik. Lagipula, naik kelas ke KBMI 2 memang sudah menjadi target bank sebelum 2028. Pasca wacana penghapusan KBMI 1 mencuat, Achmad bilang pihaknya telah melakukan pembahasan dan konsolidasi internal dengan pemegang saham pengendali (PSP). “Kami berkomitmen untuk melakukan penguatan permodalan, meningkatkan efisiensi, serta perluasan skala usaha,” sebut Achmad. Sebagai bagian dari upaya tersebut, bank secara berkelanjutan meningkatkan kapasitas dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi guna meningkatkan kualitas layanan, serta menerapkan prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang memadai. Jika bank-bank “terbesar” di KBMI 1 saja memerlukan banyak waktu untuk menambah modal secara organik, nampaknya bank-bank kecil perlu mempertimbangkan anjuran OJK untuk menempuh skema anorganik melalui aksi konsolidasi. Lihat saja, Presiden Direktur Krom Bank Anton Hermawan mengaku pihaknya secara berkesinambungan melakukan kajian terhadap peluang kolaborasi dan sinergi strategis dengan berbagai pihak dalam ekosistem keuangan dan digital. Kajian tersebut mencakup upaya dalam meningkatkan ragam produk serta layanan, guna memenuhi kebutuhan nasabah, memperluas basis nasabah serta mempercepat pencapaian skala bisnis yang berkelanjutan. Secara paralel, bank juga melakukan penguatan permodalan dan efisiensi. Anton memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemegang saham untuk memastikan dukungan permodalan yang memadai. “Sekaligus mengupayakan peningkatan efisiensi melalui proses digitalisasi, optimalisasi struktur biaya, dan pemanfaatan sinergi antar-unit usaha,” kata Anton kepada Kontan, Kamis (22/1/2026). Untuk diketahui, per September 2025 posisi modal inti Krom Bank ada di Rp 3,32 triliun. Posisi tersebut meningkat 2,03% dari posisi yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, Presiden Direktur Bank Neo Commerce Eri Budiono memilih menunggu arahan dari OJK terkait timeline. “Setelah itu keluar, baru kami akan berbicara dengan PSP soal strategi pemenuhan minimum modal KBMI 2,” jelasnya. Sebelumnya ia juga sempat bilang bahwa fokus bank kini lebih mengarah pada perluasan produk. Pasalnya, terlepas dari wacana penghapusan KBMI 1, kecukupan modal bank berada di posisi yang solid, meski modal inti bank masih di posisi Rp 3,94 triliun per September 2025, tumbuh 15,66% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca Juga: IFG Perkuat Tata Kelola untuk Mendorong Transformasi Berkelanjutan Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
