Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menguat. Hingga triwulan ketiga tahun ini, secara year-to-date ekonomi Indonesia tumbuh 5,17%. Pencapaian ini jauh lebih tinggi dari pertumbuhan periode yang sama 2016 dan 2017, yang masing-masing 5,06% dan 5,03%.

Inflasi masih terjaga. Hingga November 2018, inflasi sebesar 3,23% year-on-year atau 2,5% year-to-date. Ini masih di rentang target Bank Indonesia tahun ini, yakni 3,51%. Artinya daya beli masyarakat terjaga. Selain itu, pengangguran terbuka hingga Februari 2018 sebesar 5,13%, terendah sejak 1997.

Pelebaran defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) yang menunjukkan peningkatan permintaan dalam negeri akibat semakin tumbuhnya aktivitas ekonomi domestik juga masih di batas aman. Hingga triwulan ketiga tahun ini, secara year-to-date CAD sebesar 2,86% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Masih di bawah batas aman 3% dari PDB. Pemerintah juga telah berupaya mengendalikan impor tanpa mengganggu momentum pertumbuhan dengan lebih mengedepankan upaya menggeser arah peningkatan permintaan domestik dari barang-barang impor ke produk dalam negeri.

Upaya itu mencakup kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 22 impor kepada 1.147 komoditas yang menurunkan rata-rata devisa impor harian sebesar 41,05% (US$ 31,1 juta di Januari-September 2018 menjadi US$ 18,3 juta di September-November 2018), penerapan campuran biodiesel 20% (B20) baik sektor public service obligation (PSO) dan non-PSO, serta peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) terutama proyek infrastruktur.

Semua pencapaian itu menunjukkan Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat di tengah kondisi ekonomi global saat ini yang penuh ketidakpastian. Hal ini juga didukung bauran kebijakan macroprudential, fiskal dan moneter yang cukup optimal.

Dari sisi fiskal, hingga Oktober 2018, pemerintah menurunkan defisit anggaran hingga 1,6% terhadap PDB, atau di bawah target APBN 2018 sebesar 2,19% terhadap PDB. Selain itu, hingga Oktober 2018, keseimbangan primer mencapai defisit Rp 23,76 triliun, lebih rendah dari target APBN 2018 sebesar defisit Rp 87,33 triliun. Hal ini memberikan optimisme Indonesia segera dapat mengatasi masalah twin deficits yang selama ini membatasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dari sisi moneter, kenaikan suku bunga acuan BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRRR) tahun ini sebesar 175 bps menjadi 6% guna menahan pelebaran CAD dan menjaga pasar finansial domestik tetap stabil, memang akan berdampak ke sektor riil di tahun depan. Namun, otoritas fiskal dan moneter menyatakan tetap memberikan insentif ke perekonomian domestik agar sektor riil membaik dan berdampak kepada peningkatan daya beli masyarakat.

Untuk menahan pelebaran CAD, berbagai kebijakan meningkatkan pertumbuhan ekspor juga penting untuk segera diimplementasikan demi mendapatkan aliran masuk devisa yang lebih sustainable. Sejauh ini pemerintah telah memiliki blueprint kebijakan percepatan pertumbuhan ekspor. Kebijakan itu antara lain: (i) insentif fasilitas ekspor berupa Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan Kawasan Berikat; (ii) peningkatan akses pasar ekspor melalui kerjasama perdagangan dan penetrasi pasar negara tujuan ekspor non-tradisional; (iii) insentif fiskal berupa tax holiday, tax allowance, dan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) pada industri domestik berorientasi ekspor; (iv) insentif non-fiskal terutama pelatihan dan sertifikasi SDM industri domestik berorientasi ekspor; (v) peningkatan daya saing ekspor melalui diversifikasi ekspor dari komoditas ke arah produk bernilai tambah; (vi) relaksasi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk mempromosikan industri lokal berorientasi ekspor; dan (vii) peningkatan pemasukan Devisa Hasil Ekspor (DHE) terutama sektor sumber daya alam.

Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah mempercepat transformasi struktural, yakni dari industri berteknologi rendah ke industri berteknologi tinggi. Program pemerintah meningkatkan kualitas infrastruktur juga tepat karena akan memperkuat daya saing, pemerataan, supply chain industri hulu dan hilir, memperbaiki logistik dan mendorong investasi.

Infrastruktur juga akan meningkatkan penerimaan devisa yang bersumber dari sektor pariwisata. Hanya melalui kerjasama serta koordinasi yang kuat dan konsisten antar pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor riil untuk segera mewujudkan transformasi struktural, momentum pertumbuhan Indonesia di 2019 akan dapat diraih secara optimal.•

Faisal Rachman Ekonom, Office of Chief Economist Bank Mandiri

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Adi