KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menegaskan masalah stunting tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke Kementerian Kesehatan.

Dibutuhkan sinergi antar kementerian dan lembaga (K/L) mengingat menyangkut beberapa aspek seperti pendidikan dan ekonomi.

“Sekarang kita mengatakan stunting bukan hanya di tangan Menteri Kesehatan, tapi ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk Kementerian Pertanian, atau bahkan Kementerian Perindustrian saat mereka melakukan update,” kata Bambang saat ditemui pada Rabu (19/9).

Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menuturkan stunting merupakan masalah yang pelik. Lantaran itu butuh sinergi antar K/L.

“Ini persoalan tidak selesai-selesai, sekarang harusnya kita berpikir out of the box ya, ini tidak terintegrasi oleh kementerian dan lembaga. Dengan gerakan masyarakat hidup sehat kementerian lain juga harus bertanggung jawab. Kami enggak mungkin menyediakan air bersih, makanya program ini harus terpadu,” kata Nila.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menuturkan adanya dana desa tak mampu efektif mengatasi stunting ini. Menurutnya, pengembangan sumber daya manusia jauh lebih penting.  

“Faktor-faktor itu yang perlu kita pikirkan untuk atasi stunting, pada 2017 pemerintah mengalokasikan dana desa, tapi juga tidak gampang, uang saja tidak cukup. 60% kepala desa cuma tamatan SD dan SMP. Ketidak mampuan kepala desa membuat rencana anggaran desa juga dianggap penting untuk diperbaiki (SDM),” jelasnya.

Asal tahu saja, saat ini tercatat angka stunting Indonesia mencapai 37% atau sekitar 9 juta balita.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto