KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengklaim telah berhasil menghemat Rp 10,25 triliun dari pengadaan alat kesehatan (alkes) pada 2026. Penghematan tersebut diperoleh melalui sentralisasi pengadaan yang memangkas nilai belanja hingga 52%.

Menteri Kesehatan,  Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dari estimasi pengadaan alat kesehatan sebesar Rp19,39 triliun, pemerintah berhasil menekan nilai pengadaan menjadi sekitar Rp9 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp10,25 triliun atau 52% dari estimasi awal.

"Jadi dari harga estimasi yang Rp19,39 triliun, karena kita sentralisasi pengadaannya, kita bisa menekan sampai Rp9 triliun. Jadi ada penghematan Rp10,25 triliun atau 52% dari harga alat kesehatan yang sebelumnya terjadi pembeliannya," ujar Budi dalam konferensi pers RAPBN 2027 dan Nota Keuangan di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Pemerintah Akui MBG Masih Bermasalah, Menko Pangan Targetkan Beres dalam 1-2 Bulan

Budi mencontohkan pengadaan alat cath lab yang sebelumnya dibanderol sekitar Rp14 miliar-Rp15 miliar. Melalui pembelian secara terpusat, pemerintah dapat memperoleh alat tersebut dengan harga sekitar Rp8 miliar.

Menurutnya, efisiensi pengadaan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengoptimalkan belanja kesehatan. Dengan pembelian dalam skala besar dan terpusat, pemerintah dapat memperoleh harga yang lebih rendah dibandingkan pengadaan yang dilakukan secara terpisah.

Lebih lanjut, Kementerian Kesehatan juga mulai mengonsolidasikan pembelian obat dan barang habis pakai untuk rumah sakit di bawah Kementerian Kesehatan.

Budi menyebut nilai belanja obat dan barang habis pakai tersebut mencapai sekitar Rp5 triliun setiap tahun. Selama ini, harga obat dengan merek yang sama dapat berbeda antar-rumah sakit. "Dari harga konsolidasinya kita bisa menghemat 32%, ya ini mendekati Rp1 triliun," katanya.

Pemerintah selanjutnya berencana mereplikasi skema sentralisasi pengadaan tersebut ke sekitar 1.000 RSUD di seluruh Indonesia. 

Budi memperkirakan langkah ini berpotensi menghasilkan penghematan hingga triliunan bahkan puluhan triliun rupiah.

Budi mengatakan pemerintah masih memfinalisasi program tersebut bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Sentralisasi pengadaan akan dilakukan dengan menyeragamkan kode belanja agar proses pembelian dapat dikonsolidasikan secara nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News