KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan sedang berupaya untuk menyelesaikan proses vaksinasi Covid-19 sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo.

Menurut Budi, diharapkan seluruh vaksinasi Covid-19 bisa rampung dalam waktu 15 bulan atau 450 hari. Tetapi, sesuai arahan Jokowi, vaksinasi Covid-19 ini diminta selesai dalam 12 bulan atau sekitar 365 hari.

“Saya sekarang sedang menghitung bagaimana caranya agar bisa menyelesaikan program vaksinasi ini instead of 450 hari menjadi 365 hari,” kata Budi dalam acara 11th Kompas100 CEO Forum, Kamis (21/1).

Baca Juga: Sering ditanya pengusaha soal vaksin mandiri, ini kata Menkes

Meski begitu, dia menyebut salah satu langkah yang sudah diajukan dan diputuskan adalah keterlibatan rumah sakit swasta untuk vaksinasi ini. Pasalnya, saat ini terdapat sekitar 10.000 puskesmas dan sekitar 500 rumah sakit pemerintah, TNI dan Polri.

“Kalau ditambah dengan rumah sakit swasta akan menjadi 3000-an, nah ini yang akan kita pakai sebagai outlet-outlet untuk vaksinasi,” tambah Budi.

Dia juga menyebut langkah lainnya adalah melakukan program vaksinasi massal di daerah-daerah yang program vaksinasinya terlalu panjang atau fasilitas vaksinasinya kurang. Menurutnya, vaksinasi massal tersebut bisa dilaksanakan di stadion, sekolah hingga gedung-gedung pertemuan. 

Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa program vaksinasi Covid-19 ini bisa dipercepat menjadi rampung dalam 1 tahun. Hal ini dengan menghitung ketersediaan vaksinator dan sarana yang ada.

Baca Juga: Komisi VI DPR dukung Kementerian BUMN untuk program vaksinasi nasional

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki sekitar 30.000 vaksinator, sekitar 10.000 puskesmas dan 3.000 rumah sakit yang bisa digerakkan.

“Katakanlah hitung-hitungan, ada 30.000 vaksinator, satu hari bisa mengerjakan 30 orang yang divaksin. Sehari berarti sudah hampir satu juta. ini angka yang besar sekali, ini kekuatan kita ada di sini,” ujar Jokowi.

Tak hanya itu, untuk mempercepat vaksinasi ini pun pemerintah tengah mempertimbangkan vaksin mandiri. Menurutnya, opsi ini bisa dilaksanakan mengingat biaya vaksinasi akan ditanggung oleh perusahaan. Meski begitu, untuk melaksanakan vaksinasi mandiri ini, Jokowi meminta adanya perbedaan misalnya penggunaan merek vaksin yang berbeda atau lokasi vaksinsasi yang berbeda.  

Selanjutnya: Soal usulan vaksin mandiri dibuka untuk mempercepat vaksinasi, Jokowi: Kenapa tidak?

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi