KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui, fokus kebijakan pemerintah saat ini untuk menjaga daya beli dan melindungi masyarakat menengah belum optimal. Maka dari itu, Ia menyebut bahwa pihaknya akan terus mengkalibrasi kebijakan-kebijakan khusus untuk masyarakat kelas menengah agar kebijakan yang diberikan nantinya bisa akurat dan sesuai dengan kebutuhan. “Persoalan
middle class ini sesuatu yang memang perlu untuk terus dikalibrasi kebijakan-kebijakannya,” tutur Sri Mulyani dalam acara seminar Nasional Outlook Perekonomian Indonesia 2024, Jumat (22/12).
Sri Mulyani mengatakan, sejauh ini pemerintah memang fokus untuk menangani perekonomian masyarakat miskin atau tidak mampu, yang tergolong ke dalam 20% kelas terbawah. Kebijakan yang dituangkan pemerintah di antaranya dengan menggelontorkan berbagai bantuan sosial. Sedangkan kelas menengah belum ada fokus kebijakan dalam APBN.
Baca Juga: Andalkan Carbon Storage, Indonesia Berpotensi Simpan Emisi Nasional hingga 482 Tahun Alasan belum ada kebijakan khusus untuk masyarakat kelas menengah adalah karena jangkauannya cukup besar. “Kalau kita bicara persentil 3 sampai 7 itu variasi dari behaviornya beda-beda, dan daya belinya juga beda-beda,” ungkapnya. Meski begitu, Sri Mulyani menyampaikan, yang bisa dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat kelas menengah saat ini adalah dengan memastikan seluruh sektor pelayanan publik terjangkau dan kualitasnya yang baik. Misalnya di bidang Pendidikan, infrastruktur, pengelolaan sampah, air bersih, dan listrik, internet, disediakan pemerintah dengan baik. “Itu menjadi kebutuhan
middle class, mereka membutuhkan itu tapi mereka tidak punya daya beli yang besar juga, makanya itu harus tersedia dan terjangkau dan mereka mulai tuntut kualitas,” tambahnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Sri Mulyani menyebut APBN juga turut berperan melalui transfer ke daerah dan proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU). Dengan kebijakan tersebut, pemerintah daerah bisa membangun fasilitas dan menjaga kualitas pelayanan publik. Akan tetapi, Ia mengakui memang implementasi pelayanan publik tersebut belum sesuai harapan. Sebab permasalahannya kerap terjadi di pemerintah daerah dalam merealisasikan peningkatan kualitas infrastruktur.
Baca Juga: Konsumsi Masyarakat Berpenghasilan Rp 5 Juta Tetap Kuat Tapi Saving Turun, Ada Apa? “Melalui KPBU itu salah satu proyek sampah ini cukup lama persiapannya dan kita ada beberapa tempat di Bekasi, Jakarta, lalu Lampung kita bicara beberapa daerah yang belum
cracking the code secara mudah,” ungkapnya. Demikian juga terkait persoalan internet yang seharusnya bisa mendukung aktivitas masyarakat secara terjangkau. Namun, setelah pemerintah berinvestasi dengan besar untuk infrastruktur digital, malah terjadi permasalahan tata kelola pembangunannya, sehingga tidak bisa terealisasi dengan cepat. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Tendi Mahadi
