KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah membuka opsi memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang totalnya mencapai Rp 335 triliun tahun ini, apabila lonjakan harga minyak mentah dunia memicu pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 melewati batas aman 3%.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah telah melakukan simulasi risiko (stress test) terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia menyentuh US$ 92 per barel rata-rata per tahun akibat eskalasi konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.

Dari hasil simulasi tersebut, defisit APBN berpotensi melebar hingga 3,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) apabila harga minyak berada di level tersebut sepanjang tahun.

IHSG Berfluktuasi, Mirae Asset Tekankan Pentingnya Diversifikasi Portofolio

Baca Juga: PMK Terbit, THR Idulfitri 2026 ASN Langsung Cair

“Kita sudah exercise kalau harga minyak US$ 92 selama setahun rata-rata, maka defisitnya jadi 3,6% lebih,” kata Purbaya dalam agenda Buka Puasa Bersama di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2026).

Untuk mencegah defisit melebar, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah penyesuaian belanja negara, salah satunya melalui efisiensi anggaran di sejumlah program, termasuk MBG.

“Kalau itu kita akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa penghematan di mana? Misalnya penghematan di MBG,” ujar Purbaya.

Meski demikian, Purbaya menegaskan penghematan tersebut tidak akan menyentuh anggaran utama program MBG, khususnya untuk penyediaan makanan bagi penerima manfaat seperti anak sekolah, ibu hamil, dan lansia.

Menurut dia, efisiensi lebih diarahkan pada belanja pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan penyediaan makanan.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Berencana Tambah Likuiditas Rp 100 Triliun ke Perbankan

“Yang jelas MBG programnya bagus, tapi kita ingin cegah kalau ada belanja yang tidak terlalu mendukung langsung makanan itu. Misalnya beli motor untuk seluruh SPPG atau pembelian komputer,” jelasnya.

Selain program MBG, pemerintah juga mempertimbangkan untuk menunda sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multiyears atau dapat digeser ke tahun berikutnya.

Purbaya mencontohkan sejumlah proyek di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang berpotensi dijadwalkan ulang, seperti pembangunan jembatan maupun fasilitas pendidikan.

“Misalnya di Kementerian PU, mungkin ada belanja-belanja yang bisa digeser ke tahun depan. Macam-macam program yang mereka punya kan, jembatan, ada sekolah,” katanya.

Sebagai informasi, anggaran program MBG pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun dengan target 82,9 juta penerima. Nilai ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2025 yang sebesar Rp 71 triliun dengan target 17,9 juta penerima.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News