KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah telah mengucurkan dana bantuan kepada BPJS Kesehatan tahap kedua senilai Rp 5,2 triliun. "Kita sudah cairkan Rp 5,2 triliun," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/12). Menkeu bilang, untuk tahap pertama jumlah yang dicairkan per hari ini sebesar Rp 3 triliun. Sementara sisanya, Rp 2,2 triliun akan dicairkan dalam beberapa minggu kedepan. "Rp 3 triliun sudah kita cairkan hari ini, Kemarin sebetulnya untuk pencairan DIPA-nya," tambah Sri Mulyani. Adapun, selagi masa pencairan tahap kedua, Kementerian Keuangan juga meminta BPKP untuk tetap melakukan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan. Pihaknya, meminta waktu setidaknya dua bulan untuk bekerja secara keseluruhan. "Adapun untuk tagihan di Desember ini akan dievaluasi di Januari 2019, karena akan tagihan itu munculnya satu bulan setelahnya," jelas dia. Sekadar tahu saja, upaya ini merupakan langkah pemerintah untuk membantu defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Sebelumnya, pada September 2018 pemerintah mengucurkan dana bantuan tahap pertama sebesar Rp 4,9 triliun. Dana talangan Rp 4,9 triliun itu berdasarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumahsakit hingga Juli 2018. Sementara per September tunggakan sudah mencapai Rp 7,05 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Menkeu: Dana talangan tahap kedua BPJS Kesehatan Rp 5,2 triliun telah cair
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah telah mengucurkan dana bantuan kepada BPJS Kesehatan tahap kedua senilai Rp 5,2 triliun. "Kita sudah cairkan Rp 5,2 triliun," tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (5/12). Menkeu bilang, untuk tahap pertama jumlah yang dicairkan per hari ini sebesar Rp 3 triliun. Sementara sisanya, Rp 2,2 triliun akan dicairkan dalam beberapa minggu kedepan. "Rp 3 triliun sudah kita cairkan hari ini, Kemarin sebetulnya untuk pencairan DIPA-nya," tambah Sri Mulyani. Adapun, selagi masa pencairan tahap kedua, Kementerian Keuangan juga meminta BPKP untuk tetap melakukan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan. Pihaknya, meminta waktu setidaknya dua bulan untuk bekerja secara keseluruhan. "Adapun untuk tagihan di Desember ini akan dievaluasi di Januari 2019, karena akan tagihan itu munculnya satu bulan setelahnya," jelas dia. Sekadar tahu saja, upaya ini merupakan langkah pemerintah untuk membantu defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Sebelumnya, pada September 2018 pemerintah mengucurkan dana bantuan tahap pertama sebesar Rp 4,9 triliun. Dana talangan Rp 4,9 triliun itu berdasarkan tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumahsakit hingga Juli 2018. Sementara per September tunggakan sudah mencapai Rp 7,05 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News