KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional agar masyarakat tidak terus bergantung pada subsidi pemerintah. Menurutnya, kunci utama untuk mengurangi beban subsidi adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan merata.

“Tujuan kita sama sebetulnya, mengurangi subsidi, dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah serta tepat sasaran. Idealnya, kalau ekonomi tumbuh cukup kuat, masyarakat tak lagi membutuhkan subsidi untuk bertahan menghadapi harga pasar,” ujar Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9/2025)

Ia menekankan, selama ini subsidi masih diperlukan karena laju pertumbuhan ekonomi belum cukup kuat untuk menopang kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Namun, ke depan, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, beban fiskal untuk subsidi bisa ditekan.

Perlindungan Data Nasabah Jadi Kunci Utama Kebijakan Keamanan Krom Bank

“Makanya saya setuju dengan ambisi Presiden Prabowo untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 8%. Walaupun sulit, selama kita bergerak ke arah sana, cita-cita itu lama-lama bisa tercapai juga,” tegasnya.

Baca Juga: ADB dan OECD Kompak Proyeksi Ekonomi RI di Bawah Target, Ini Respons Pemerintah

Lebih lanjut, Purbaya menyebutkan subsidi dan bantuan sosial tetap menjadi instrumen penting untuk melindungi masyarakat miskin, terutama ketika ekonomi menghadapi tekanan. Skema ini disebutnya sebagai shock absorber fiskal, atau bantalan penahan guncangan.

“Kalau ekonomi sedang turun, pasti kan banyak pengangguran. Semua masyarakat terdampak, terutama yang paling menderita yang di bawah. Karena itu kami perkuat subsidi dan bantuan untuk orang miskin dan lain-lain, supaya Harga BBM di pasar enggak terlalu tinggi, supaa ekonominya bisa tahan,” jelas Purbaya.

Menurutnya, jika kondisi ekonomi sudah pulih dan membaik, tentunya pemerintah akan menyesuaikan Kembali anggaran subsidi dan kompensasi.

Baca Juga: Tanpa Anggaran Baru, Ini Jurus Menkeu Purbaya Biayai Stimulus Ekonomi Akhir Tahun

"Jadi Jadi shock absorber kami adalah tadi kontrol siklikal,” ungkapnya.

Ia juga menekankan penggunaan Database Terpadu Sosial Nasional (DTSN) agar program subsidi lebih tepat sasaran, serta meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan evaluasi pelaksanaan subsidi guna mencegah penyelewengan.

Menurutnya, fiskal harus benar-benar menjadi alat stabilisasi yang efektif. 

“Ketika ekonomi lambat, kami kasih stimulus lebih. Tapi ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat atau cepat, kami kurangi stimulusnya,” tutup Purbaya.

Baca Juga: Purbaya Ramal Ekonomi Kuartal IV Tumbuh 5,5%: Saham Naik, Belanja Masyarakat Kencang

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News